Page 341 - Kembali ke Agraria

Usep Setiawan

dungi hak-hak petani (subjek) juga tak kalah penting dipikirkan.
Untuk itu, pemerintah dan DPR hendaknya mulai mengambil lang-
kah nyata merumuskan RUU perlindungan hak asasi petani—
sebagaimana tercantum dalam daftar Prolegnas DPR. Untuk itu
Deklarasi Cibubur layak dirujuk.
Hasil “Konferensi Nasional Pembaruan Agraria untuk Perlin-
dungan dan Pemenuhan Hak-hak Asasi Petani” (Komnas HAM, dkk,
17-20 April 2001) di Cibubur Jakarta telah merinci peta situasi dan
kondisi serta argumen-argumen pokok sebagai dasar pijakan hak
asasi petani. Mukadimah Deklarasi Cibubur menyatakan: “... sesuai
dengan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya,
Negara wajib mengakui hak-hak petani untuk mencapai taraf penghidupan
yang layak bagi diri dan keluarganya, dan hak untuk bebas dari kelaparan,
melalui tindakan pembaruan agraria”.
Deklarasi hak asasi petani mencakup 8 bagian dan 67 tujuh butir,
meliputi: hak-hak petani atas hidup dan atas penguasaan dan pema-
kaian sumber daya alam dan kemampuan pribadinya; hak petani
atas produksi dan konsumsi, serta pemasaran produk, pengadaan
asupan, dan jaminan mutu akan produknya. Diuraikan pula hak
petani untuk berorganisasi, dan melanjutkan keturunannya serta
makhluk hidup lainnya yang menjamin kelangsungan hidupnya,
dan hak atas pengungkapan.
Selain pemerintah dan legislatif, M. Ridha Saleh (aktivis ling-
kungan dan agraria) dkk yang baru terpilih sebagai anggota Komnas
HAM (2007-2012) sewajarnya menaruh perhatian serius terhadap
hak asasi petani sebagai bagian dari pelaksanaan reforma agraria
sejati. Semakin terlindungi dan terpenuhi hak petani, makin maju
penegakan HAM di Indonesia. ***

322