Page 339 - Kembali ke Agraria
P. 339

Usep Setiawan

            Cegah Konversi

                Martin Sihombing (Bisnis Indonesia, 03/4/07) melaporkan bahwa
            dalam periode 1980-2005, sumber pertumbuhan produksi padi ber-
            tumpu pada peningkatan produktivitas. Pada 1980-1989, produk-
            tivitas padi tumbuh 3,53 persen dan periode 2000-2005 tumbuh 1,22
            persen. Sedangkan pada periode 1980-1989, luas panen tumbuh 1,78
            persen dan pada periode 2005 minus 0,17 persen. Peningkatan padi
            menunjukkan titik jenuh dimulai sejak swasembada beras 1984.
                Kalau pada periode 1981-1989 neraca sawah masih positif 1,6
            juta hektare (ha), maka periode 1999-2002 neraca sudah negatif
            400.000 ha. Ini menunjukkan laju konversi lahan sawah makin tinggi.
            Apabila kondisi yang demikian dibiarkan, sangat mungkin dalam
            10 tahun ke depan kemampuan negara dalam memproduksi padi
            akan sangat berkurang. Menurut Badan Pusat Statistik, konversi lahan
            ke nonpertanian mencapai 110.000 ha per tahun (1992-2002). Konversi
            lahan sawah di Jawa sebagian besar (58,3 persen) berupa alih guna
            jadi permukiman. Di Sumatera dan pulau lainnya, 50,6 persen beralih
            fungsi menjadi lahan pertanian nonsawah.
                Pasal 3 RUU ini mengungkap 9 tujuan pengelolaan lahan perta-
            nian pangan abadi: (a) menjamin tersedianya lahan pertanian pangan
            secara berkelanjutan, (b) mewujudkan ketahanan dan kedaulatan
            pangan; (c) meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan masya-
            rakat; (d) mencegah alih fungsi lahan pertanian pangan; (e) mendo-
            rong pengalihan fungsi lahan non-pertanian pangan ke pertanian
            pangan serta mendorong pembukaan lahan baru pertanian pangan
            abadi; (f) memperkuat jaring pengaman sosial ekonomi kerakyatan;
            (g) memperkuat penyediaan lapangan kerja produktif; (h) mempe-
            tahankan keseimbangan ekologis; dan (i) mempertahankan multi-
            fungsi pertanian.
                Politik agraria nasional akan menentukan corak peraturan per-
            undang-undangan dan praktik kebijakan agraria di lapangan. Sepan-
            jang Orde Baru, pengkhianatan terhadap UU Pokok Agraria No 5/
            1960 (UUPA) dilakukan secara konsisten. Hal ini tercermin dari

            320
   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344