Page 93 - Kembali ke Agraria

Usep Setiawan

Lantas, solusi apa yang bisa ditawarkan? Sudah waktunya, si-
kap kritis ditembakkan terhadap paradigma lama yang telah terbukti
mengabaikan kepentingan penduduk di sekitar kawasan hutan.
Paradigma lama yang menyebabkan tidak terkendalinya eksploitasi
yang menyebkan perusakan lingkungan alam dan meminggirkan
hak rakyat sudah waktunya ditinggalkan. Perlu dicari paradigma
baru yang lebih kontekstual dengan tuntuan zaman, yang di anta-
ranya terkait dengan kecenderungan penataan hubungan-hubungan
pemerintahan yang lebih terdesentralisasi melalui otonomi daerah.
Era otonomi daerah telah memberi peluang yang cukup bagi
pemerintahan daerah untuk mengambil peran lebih besar dalam
pengelolaan hutan. Kewenangan yang ada dalam UU No. 22 tahun
1999 tentang pemerintahan daerah, secara transisional dapat menjadi
jembatan menuju penyerahan pengelolaan hutan oleh masyarakat
di sekitar hutan. Jika jembatan ini dapat ditempuh dengan mulus,
maka manfaat dari keberadaan pengelolaan hutan bisa lebih dekat
dan lebih cepat dinikmati oleh masyarakat di sekitar hutan.
Kehendak para founding fathers negeri ini sudah jelas, sebagaimana
Bung Hatta pernah mengatakan: “Memberikan otonomi daerah tidak
saja berarti melaksanakan demokrasi, tetapi mendorong berkem-
bangnya auto-aktiviteit. Auto-aktiviteit artinya bertindak sendiri, melak-
sanakan sendiri apa yang dianggap penting bagi lingkungan sendiri,
melaksanakan sendiri yang dianggap penting bagi lingkungan
sendiri. Dengan berkembangnya auto-aktiviteit tercapailah apa yang
dimaksud demokrasi, y.i. pemerintahan yang dilaksanakan oleh
rakyat, untuk rakyat. Rakyat tidak saja menentukan nasibnya sendiri
melainkan juga terutama memperbaiki nasibnya sendiri.”
Untuk ke depan kita ditantang untuk mampu membuka jalan
bagi pemenuhan syarat sosial dan ekologis secara sekaligus. Masya-
rakat di sekitar hutan jangan lagi dijadikan objek atau penonton
apalagi korban. Karenanya mereka wajib diajak bicara mengenai
kemauan dan kebutuhannya. Masyarakat harus dilindungi dan dido-
rong untuk memiliki kemampuan memenuhi keselamatan dan

74