Page 98 - Kembali ke Agraria

Kembali ke Agraria

Air, pemerintah mulai menempatkan desain berpikir partisipatory
dengan mengadopsi pola pemberdayaan yang dilakukan Organisasi
Non Pemerintah (Ornop/LSM/NGO). Jika membaca bangunan
substansi RUU Sumberdaya Air, ada dua isu krusial yang ingin dires-
.
pon pemerintah. Yaitu isu mengenai otonomi daerah dan konservasi
lingkungan.
Kedua isu ini dapat distimulan oleh beragam variabel. Pertama,
menunjuk pada desakan atas kepentingan negara-negara maju ke-
pada negara-negara dunia ketiga untuk mempertahankan bumi dari
bahaya kehancuran akibat aktivitas produksi massal hasil revolusi
industri yang dilakukan negara-negara maju. Kedua, tuntutan yang
datang dari rakyat melalui dinamika-dinamika politik yang terjadi
sejak keruntuhan rezim Orba. Ketiga, usaha pemerintah pusat untuk
menurunkan konflik dari tingkat pusat ke level daerah. Keempat, kebu-
tuhan daerah untuk memperbesar kantong-kantong Pendapatan Asli
Daerah.
Sejumlah variabel stimulan menunjukkan bahwa ada dua skena-
rio paradoksial yang harus dimainkan pemerintah dalam pengelo-
laan sumber daya air. Skenario pertama, menuntut pemerintah untuk
memaksimalkan pemanfaatan sumber daya air sebagai sumber PAD.
Skenario kedua, menunjukkan bahwa pemerintah didesak untuk me-
mainkan peran sebagai pengendali kerusakan alam. Caranya dengan
melakukan konservasi lingkungan untuk mendukung industrialisasi
di negara-negara maju dalam sebuah struktur kapitalisme global.
RUU Sumber Daya Air banyak mengandung kelemahan. Antara
lain, adanya dualisme definisi pengusahaan dan komersialisasi; absur-
ditas partisipasi lokal; inkonsistensi konservasi air; tidak memberikan
perlindungan yang tegas terhadap warga negara; peletakan
kewenangan yang terlalu besar kepada negara; idiom-idiom
pembangunan positivistik Orba; pasal-pasal karet; pengulangan aturan
dengan substansi yang sama; mahalnya pelayanan publik; absurditas
fungsi sosial; tidak melihat konteks kebutuhan agraris terhadap SDA;
penyelesaian sengketa konvensional; kontroversi antar pasal.

79