Page 99 - Kembali ke Agraria

Usep Setiawan

Rekomendasi

Kehadiran Tap MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan
Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam, yang sempat membawa
angin segar, ternyata belum mampu mengubah paradigma dan
praktek politik agraria dan pengelolaan sumberdaya alam. Alih-alih
melakukan pembaruan, Rezim Mega-Hamzah malah merancang
sebuah kebijakan yang bertentangan dengan Tap MPR itu. Hingga
kini, belum pernah dilakukan peninjauan ulang (review) terhadap
seluruh peraturan perundang-undangan sebagaimana salah satu
amanat Tap MPR. Bahkan, kini sedang terjadi pelanggengan paradig-
ma kapitalisme dan sektoralisme di lapangan agraria dan pengelo-
laan SDA, termasuk terhadap sumber daya air.
Dari kajian terhadap isi maupun proses penyusunan RUU
Sumberdaya Air itu, dapat disimpulkan bahwa keberadaannya jelas-
jelas bertentangan dengan maksud yang dikandung oleh Tap MPR
No. IX/MPR/2001. Penyusunan RUU tersebut bisa dikatakan sesat
langkah, karena sebelumnya tidak pernah dilakukan peninjauan
ulang dan koreksi yang komprehensif serta mendasar terhadap pera-
turan perundang-undangan perairan yang ada.
Untuk itu penyusunan RUU Sumberdaya Air seharusnya ditun-
da terlebih dahulu sebelum adanya review menyeluruh terhadap
peraturan perundang-undangan agraria/SDA yang ada. Penyu-
sunan berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan
agraria dan SDA selalu melibatkan organisasi-organisasi rakyat yang
sejati dan independen, serta mengutamakan partisipasi politik yang
seluas-luasnya dari kalangan rakyat.***

80