Page 139 - MP3EI, Masterplan Percepatan dan Perluasan Krisis Sosial-Ekologis Indonesia

Kondisi Kelas Pekerja di Morowali, Sulawesi Tengah 129
Booming Pertambangan Nikel, Perampasan Tanah dan

Dinas Kehutanan, Perkebunan dan ESDM. Maka secara otomatis sebagian mengalir ke kantong pribadi Bupati. Dalam se-
tahun diperkirakan hasil yang diperoleh dari Perda tersebut diatas 200 juta rupiah.

Praktek Politik Anwar Hafid sebagai Bupati juga mendapat tempat aman di Morowali karena kemampuannya memobilisasi
para aktivis lokal masuk dalam lingkaran kekuasaan. Dia melibatkan sejumlah preman terkenal dari tempat dulu pernah
bekerja sebagai Asisten tiga, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Sulawesi Selatan. Di bawah pimpinan IR (inisial pimpinan
preman tersebut) para milisi sipil itu bertindak mengatur proyek-proyek yang dibiayai APBD di lingkaran pemerintahan Kabu-
paten Morowali, kadang-kadang dengan menggunakan ancaman hingga kekerasan. Hal itu dilakukan agar monopoli proyek
tetap jatuh ditangan kroni dan keluarga besar Bupati. 35

Para milisi ini sekaligus sebagai tameng apabilah terjadi protes terhadap kekuasaan Bupati. Protes sejumlah mahasiswa
yang berdemonstrasi meminta sikap politik Bupati pada pertengahan agustus 2011, atas peristiwa penembakan terhadap
sejumlah masyarakat Kolo Bawah berakhir dengan bentrokan. Preman itu memberi ultimatum pada para demonstran untuk
tidak memberikan ceramah politik, atau orasi-orasi yang bisa mencoreng nama baiknya sebagai Bupati Kabupaten Morowali.

Pada akhir tahun 2011, sekitar 90-an masyarakat Morowali dan organisasi tani yang dibangun oleh Bupati Morowali mela-
kukan pelatihan Hukum-Politik dan konsolidasi tambang di Trisula Hotel Makassar. Kegiatan itu difasilitasi oleh sejumlah
aktivis di Makassar dan Jakarta. Pembiayaan kegiatan ini diduga kuat dijara dari para pengusaha tambang berkedok uang
pribadi Anwar Hafid. Kegiatan ini juga menjadi momentum konsolidasi pemenangan Anwar Hafid menuju Pilkada 2012,
sejumlah nama aktivis itu memang sudah mendeklarasikan diri sebagai tim pemenang. 36

Selain dari jatah bagi-bagi proyek, Bupati juga menghidupi sejumlah organisasi yang dibangun dengan mengharapkan jatah
dari setiap proses pengapalan perusahaan tambang. Setiap organisasi dan forum-forum masyarakat yang dibentuk tersebut
mendapatkan jatah atau sering disebut sumbangan dari pihak perusahaan tambang. Demikian halnya dengan individu-
individu, mereka ketiban rejeki dari aktivitas pengapalan ore nikel.

Sementara itu, organisasi tani lokal, selain aktif dalam aksi menolak PT Vale, organisasi ini juga menjadi penghubung resmi
kepentingan Bupati pada perusahaan tambang. Misalnya, pengadaan spanduk memyambut hari raya, meski tanpa perintah
resmi dari Ketua DPD Partai Demokrat itu. Seorang anggota STM mendapatkan proyek spanduk dari PT BDM pada tahun
2011, dan memasang wajah Anwar Hafid dalam spanduk itu.

Sebagian aktivis lokal diberikan fasilitas untuk mengakses ekonomi pertambangan dengan menerbitkan IUP. Mereka diberi-
kan fasilitas ini termasuk dianggap sebagai balas jasa politik yang telah berhasil memenangkan Anwar Hafid dalam Pilkada
Morowali tahun 2008. Namun dari sekian IUP yang diterbitkan itu justru menjadi peluang baru bagi tumbuhnya perdagangan
perizinan. Pihak yang memiliki izin itu menjualnya pada pengusaha-pengusaha China dan Jakarta. Aktivitas jual beli izin bia-
sanya dilakukan secara terbuka di penginapan-penginapan dan hotel-hotel yang ada di Kota Bungku dan Kolonedale. Bahkan
transaksi semacam ini menjadi pembicaraan hangat di warung-warung makan, dan bukan lagi sesuatu yang dianggap perlu
untuk dibicarakan pada tempat-tempat khusus. 37

Hal ini memungkinkan terjadi, sebab banyak pengusaha tambang hanya memiliki IUP, tetapi tidak memiliki lahan tambang
yang jelas. Bupati Morowali hanya mengeluarkan izin, selebihnya dipersilahkan pada pengusaha tersebut untuk mencari lo-