Page 138 - MP3EI, Masterplan Percepatan dan Perluasan Krisis Sosial-Ekologis Indonesia
P. 138
128 Di Atas Krisis Sosial-Ekologis Semacam Apa
Megaproyek MP3EI Bekerja?
yang sangat besar. Bagaimana pun, jabatan baru Bupati dalam Partai Demokrat tidak mengagetkan, sekalipun dia bukanlah
kader resmi Partai tersebut. Informasi orang dalam Partai Demokrat menyebutkan, bahwa setiap DPC Partai Demokrat yang
hadir dalam Musyawarah Dewan Pimpinan Daerah (DPD) didapatkan suaranya dengan imbalan yang setara dengan satu
buah mobil merek Toyota Kijang Innova. 34
Gambar 13: Truk pekerja tambang yang terbalik.
Foto: Dok. Jml, 2012.
Biaya politik semacam itu terbilang kecil jika dibandingkan biaya pengurusan IUP di Kabupaten Morowali, sekitar kurang
lebih 3 miliar untuk setiap kali satu proses IUP. Jumlah itu sekaligus lebih besar dari PAD Morowali yang hanya sekitar kurang
lebih 700 juta sejak tahun 2009. APBD Kabupaten Morowali sejak tahun 2009-2010 dinyatakan mengalami defisit anggaran.
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Morowali No 49 tahun 2001 tentang Penggunaan lahan adalah Salah satu setiap Bupati
Morowali untuk mengambil manfaat pribadi dari aktivitas pertambangan. Perda ini dibuat pada era kekuasaan Tato Masituju
sebagai Pjs. Bupati Morowali. Dalam perda ini disebutkan bahwa pemerintah dapat menarik pajak sebesar 2 rupiah per
meter. Surat ini ditujukan setiap tahun pada seluruh perusahaan tambang dan perkebunan sawit yang di Morowali. Perlu
diketahui bahwa penarikan pajak ini bukan ditujukan untuk Pendapatan Asli Daerah Morowali (PAD), tetapi hanya diketahui
