Page 114 - Pengembangan Kebijakan Agraria: Untuk Keadilan Sosial, Kesejahteraan Masyarakat dan Keberlangsungan Ekologis

Fenomena Kontemporer Pengaturan Tanah Adat

dalam adat. Gerakan putra YPhW ini disokong sepenuhnya oleh
Ondoafi PhW.
Tahun 2010 adalah tahun bagi YPhW menuai hasil. Di awal
tahun, tim untuk penyelesaian sengketa tanah adat dibentuk
dengan nama TiKAPTUN, singkatan dari Tim Kerja Adovokasi dan
Pengelolaan Tanah Ulayat Nendali. Sesuai angan-angan penguatan
adat, pembentukan lembaga ini dilengkapi dengan SK atau Surat
Keputusan oleh Ondoafi. Untuk pertama kalinya adat mengeluarkan
SK dan ditandantangani oleh Ondoafi dengan menerakan stempel
adat. SK pembentukan TiKAPTUN ini dengan kode, No. 01/
TAHUN 2010. Mungkin ini adalah SK adat pertama di Nendali
dan seluruh Sentani, atau di mungkin seluruh Papua?
Untuk menegakkan kembali wibawa Ondoafi, pada tanggal 5
Maret 2010 sidang adat digelar untuk beberapa Kepala Suku yang
diduga berkhianat dengan menjual tanah adat di era 1986-1997.
Hasilnya sejurus, vonis dijatuhkan dengan pemecatan 5 orang
Kepala Suku pada tanggal itu juga. Vonis ini menyatakan 5 orang
Kepala Suku bersangkutan, “Terbukti meyakinkan berperan utama
sebagai penjual tanah-tanah adat di era 1986-1997”. Hal ini juga
untuk yang pertama kalinya dalam sejarah adat di Nendali, bahkan
di semua Sentani, terjadi pemecatan atas Kepala Suku. Dalam
adat Ondoafi umumnya, yang masih berlaku sampai hari ini di
semua Sentani, tidak dikenal sistem pemecatan jabatan Kepala
Suku karena jabatan ini bersifat turun-temurun berdasar garis
darah. Pemecatan ini kemudian menjadi gunjingan kontroversial
di seluruh Sentani.
Sama dengan sebelumnya, keputusan pemecatan ini dilengkapi
dengan dokumen tertulis berupa SK dengan bubuhan kop surat:
Nendali Rukhunei Waliney, Keputusan Sidang Hukum Adat Orang

— 95 —