Page 115 - Pengembangan Kebijakan Agraria: Untuk Keadilan Sosial, Kesejahteraan Masyarakat dan Keberlangsungan Ekologis

Pengembangan Kebijakan Agraria untuk Keadilan Sosial, Kesejahteraan Masyarakat dan Keberlanjutan Ekologis

Asli Nendali, No. 6/SHA/N/2010, Tentang Pembatalan dan Pengisian
Jabatan Adat. Dengan tanggal, 5 Maret 2010.
Dengan kewenangan Ondoafi menerbitkan SK, sistem
pengambilan keputusan secara kolektif bisa melemah. Keberadaan
Para-Para adat sebagai forum keputusan tertinggi menjadi
semakin kabur pula. Sistem kolektif pengambilan keputusan, atau
sebelumnya setiap keputusan mesti bersifat kolektif, kini seakan
boleh berganti dengan pengambilan keputusan secara individual
oleh seorang Ondoafi semata yang menerbitkan SK.
Tak cukup sampai disitu, juga terjadi perubahan kriteria
orang yang bisa menjadi pejabat dalam adat. Dulu, pejabat adat
hanyalah dari orang-orang asli yang bersuku induk di Nendali,
jabatan diturunkan melalui pewarisan darah dalam suku. Kini
kriteria demikian seperti tak lagi relevan. Atas dasar jasa dan
hubungan baik atau juga soal profesionalisme, seseorang dari luar
Nendali bisa menjadi pejabat dalam adat. Saat ini, pejabat Abhu
Afaa (penasehat Ondoafi) dipercayakan kepada orang dari luar
ini, bahkan samasekali bukan orang Papua asli. Adat percaya yang
bersangkutan bisa mengemban amanah adat serta berkemampuan
melaksanakan tugas dan visi-misi adat. Pembaruan seperti ini
lagi-lagi baru pertamakalinya terjadi dan merupakan hal yang yang
6
sangat kontroversial di Sentani, bahkan di seluruh Jayapura.
Paradigma kemampuan seseorang sebagai standar bagi
pemangku jabatan adat menggantikan paradigma “darah” atau
faktor keturunan sebagai penentu. Akhirnya, persaudaraan yang
diikat oleh “darah” menjadi berubah modusnya, atau paling tidak,

6. Papua TV pernah mengadakan talk show dengan menghadirkan nara sumber
berkompeten menyangkut fenomena baru pejabat adat ini.

— 96 —