Page 116 - Pengembangan Kebijakan Agraria: Untuk Keadilan Sosial, Kesejahteraan Masyarakat dan Keberlangsungan Ekologis

Fenomena Kontemporer Pengaturan Tanah Adat

semakin luntur. Kelunturan ini terus berdampingan kemudian
dengan perubahan pengaturan tanah-tanah adat.
Terakhir, terjadi perubahan pada alur garis instruksi dan
koordinasi dalam struktur pemerintahan adat. Jika sebelumnya
instruksi sekaligus koordinasi oleh Ondoafi pada rakyat yang terdiri
dari kesatuan suku-suku harus melalui perwakilan para Kepala
Suku masing-masing kesatuan, kini kedua garis tersebut bisa
langsung tanpa melewati perwakilan para Kepala Suku. Dengan
demikian, Ondoafi yang dulu tidak pernah mengurusi masalah
di tingkat masyarakat secara langsung dan terbuka, kini sangat
berkemungkinan demikian.
Tanah sebagai “ibu” sosial kini sepertinya sedang berubah
mencoba beradaptasi dengan peran-peran yang baru. Adat
memperbarui diri untuk menghadapi berbagai tantangan baru ini.
Dengan beberapa perubahan mendasar dalam adat, kolektifitas
sebagai sumber kekuatan utama masyarakat adat Nendali digantikan
oleh sumber-sumber energi baru, yang sebenarnya masih sulit
diputuskan, energi seperti apakah yang sedang mewujud dalam
gairah pembaruan adat ini dan darimana asalnya.

4. Peran Negara dalam Konflik Tanah Adat di Papua

Perlu disinggung bagaimana peran Badan Pertanahan Nasional
(BPN) dalam fenomena tanah adat di Papua, dengan meneropong
kasus konflik Nendali Yo ini. BPN jelas sebagai ujung tombak
representasi negara dalam pengaturan tanah. Menurut pengakuan
beberapa sumber daya yang telah lama bekerja di BPN Papua,
aparat BPN sebenarnya cukup memahami situasi dan posisi tanah
adat dalam sistem pertanahan nasional. Dengan pengalaman
bertahun-tahun di Papua, menghadapi masalah tanah adat di

— 97 —