Page 151 - Potret Perjuangan Bapak Hukum Agraria Prof. Boedi Harsono
P. 151

Oloan Sitorus & Taufik N. Huda

            vakum. Yang dimaksud terlihat vakum adalah menurunnya kuantitas
            pertemuan pengajar Hukum Agraria se Jawa. Hal ini terjadi karena
            berbagai sebab, antara lain beberapa anggota yang kesemuanya dosen,
            ditugaskan untuk menempuh studi lanjut.  Meskipun demikian, eksistensi
            Pusat Studi Hukum Agraria ini tetap diperhitungkan. Terbukti dengan
            banyaknya permintaan-permintaan dari pihak luar kepada Pusat Studi
            guna memberikan opini-opini hukum terhadap beberapa kasus yang
            dihadapi.
                Prof. Boedi yang saya kenal adalah seorang yang teguh kepada
            pendiriannya, terhadap suatu hal yang diyakini beliau benar. Sampai
            akhir hayatnya, beliau berpendapat bahwa Undang-Undang Pokok
            Agraria yang memuat ketentuan pokok Hukum Tanah Nasional, harus
            tetap berlaku utuh. Dalam bukunya Menuju Penyempurnaan Hukum
            Tanah Nasional yang diterbitkan oleh Penerbit Universitas Trisakti, Prof.
            Boedi menyatakan sebagai berikut: “Penyempurnaan terhadap UUPA
            dapat dilakukan dengan melengkapi dan mengadakan penyempurnaan
            ketentuan dan rumusan lembaga-lembaga peraturannya, agar tersedia
            perangkat hukum yang secara lengkap dan jelas memuat ketentuan-
            ketentuan hukum yang dapat menghindarkan penafsiran yang keliru
            dalam pelaksanaannya. Dengan demikian benar-benar akan dapat dicip-
            takan kepastian hukum dan diberikan perlindungan hukum yang seimbang
            kepada semua pihak dalam pelaksanaan pembangunan dan kehidupan
            sehari-hari yang memerlukan penyediaan dan penguasaan tanah.
            Pelaksanaan pembangunan yang diharapkan benar-benar akan didasarkan
            kepada kebijakan baru, yang kembali kepada semangat kebangsaan,
            kerakyatan, kebersamaan dan keadilan dari UUPA.” Selanjutnya
            beliau menegaskan bahwa penyempurnaan Undang-Undang Pokok
            Agraria dilaksanakan dengan melengkapi isi UUPA dan memperbaiki
            rumusan ketentuan-ketentuannya dengan suatu peraturan perundang-
            undangan berbentuk undang-undang. Segala sesuatunya dengan tetap

            138
   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156