Page 152 - Potret Perjuangan Bapak Hukum Agraria Prof. Boedi Harsono
P. 152
Potret Perjuangan Bapak Hukum Agraria ....
mempertahankan: (a) Pasal 33 ayat (3) UUD 1945; (b) Hukum Adat
sebagai sumber utamanya, dilengkapi dengan lembaga-lembaga hukum
baru dalam memenuhi kebutuhan masa kini dan mendatang, juga dalam
menghadapi tuntutan era globalisasi dan pelaksanaan kebijakan pemberian
otonomi kepada daerah; (c) semangat, tujuan, konsepsi, asas-asas dasar,
lembaga-lembaga hukum dan sistem serta tata susunannya.
Sebagaimana dimaklumi obyek pengaturan UUPA bukan hanya
terbatas pada tanah, melainkan meliputi sumber-sumber daya alam yang
terkandung di dalamnya. Bahkan dalam batas-batas tertentu juga meliputi
unsur-unsur dalam ruang angkasa. Dalam perkembangan perundang-
undangan nasional selama 40 tahun yang lalu sumber-sumber daya alam
yang lain itu masing-masing sudah mendapat pengaturan dan peraturan
perundang-undangan tersendiri. Oleh karena itu, undang-undang yang
akan menyempurnakan isi dan rumusan ketentuan UUPA tersebut akan
membatasi obyek pengaturannya pada sumber daya alam tanah saja, yaitu
tanah dalam pengertian yuridis sebagai permukaan bumi.
Hal lain yang diyakini kebenarannya oleh Prof. Boedi Harsono sam-
pai akhir hayatnya adalah status hukum Universitas Trisakti. Di manapun
beliau berada, dalam kesempatan apapun, beliau selalu mengatakan bahwa
Universitas Trisakti adalah Badan Hukum. Pendapat beliau ini didasarkan
kepada apa yang dimuat dalam Pasal 1653 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata, yang menyatakan: “Selainnya perseroan yang sejati
oleh undang-undang diakui pula perhimpunan-perhimpunan orang seba-
gai perkumpulan-perkumpulan, baik perkumpulan-perkumpulan itu
diadakan atau diakui sebagai demikian oleh kekuasaan umum, maupun
perkumpulan-perkumpulan itu diterima sebagai diperbolehkan, atau telah
didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan
undang-undang atau kesusilaan baik.” Beliau berpendirian bahwa badan
hukum yang berdasarkan pasal tersebut, tidak memerlukan persetujuan
Kementerian Hukum dan HAM, ataupun Kementerian Pendidikan dan
139
