Page 23 - Melacak Sejarah Pemikiran Agraria Indonesia Sumbangan Pemikiran Mazhab Bogor

Bambang Purwanto

tengah-tengah arus besar modernisasi dan perubahan rezim. Ter-
lepas dari arti penting yang melekat di dalamnya, hal itu
sekaligus menunjukkan tidak adanya perhatian yang serius untuk
memikirkan berbagai hal yang berkaitan dengan masalah agraria,
baik di tingkat negara maupun akademisi dan praktisi. Masya-
rakat seolah-olah dipaksa untuk mencari jalan keluar sendiri atas
masalah agraria yang dihadapinya.
Kemerdekaan politik yang dicapai melalui Proklamasi Ke-
merdekaan 17 Agustus 1945, pembentukan negara Republik
Indonesia, dan keberhasilan kekuatan nasionalisme Indonesia
menggagalkan usaha Belanda untuk membangun kembali kekua-
saan kolonialnya pasca Perang Dunia II, tidak serta merta me-
nyelesaikan berbagai masalah agraria yang telah diwarisi baik
dari masa penjajahan Belanda maupun Jepang. Kekuasaan politik
baru cenderung menjadi pewaris perilaku politik kolonial yang
ingin terus mendominasi penguasaan atas tanah, sehingga tidak
paralel dengan pemaknaan kemerdekaan yang berkembang di
dalam masyarakat yang menginginkan pendistribusian dan opti-
malisasi pemanfaatan atas tanah-tanah itu. Tidak adanya peruba-
han secara struktural di dalam struktur sosial masyarakat dan pe-
nguasaan atas tanah sejak kemerdekaan berakibat pada semakin
meningkatnya kesenjangan, baik dalam arti akses atas tanah ma-
upun keuntungan yang diperoleh masyarakat dari tanah itu. Pro-
ses nasionalisasi dan indonesianisasi hanya bermakna pengalihan
kekuasaan atas tanah sebagai modal dari swasta ke negara dan
dari pihak asing ke Indonesia tanpa memberi ruang pada warga
negara untuk menguasainya. Hal itu ditandai oleh tidak adanya
kebijakan terencana untuk meredistribusi hak-hak penguasaan
atas tanah kepada masyarakat secara formal, kecuali masyarakat
berinisiatif melakukan pendistribusian itu sendiri yang secara for-
mal selalu diberi makna merebut dari pemilik yang sah. Akibat-
nya, berbagai konflik vertikal antara negara atau lembaga yang
mengatasnamakan negara dengan warganya tidak dapat dihin-
dari. Di sisi lain, berbagai persoalan agraria seperti konflik hori-
zontal antara pemilik dan penggarap yang jarang terjadi sebelum-

xxii