Page 155 - Perjuangan Landreform Masyarakat Perkebunan: Partisipasi Politik, Klaim dan Konflik Agraria

Perjuangan Landreform Masyarakat Perkebunan 143

Kemudian pada bulan April 1947, diadakan lagi pertemuan antara
beberapa ahli ekonomi untuk merinci lebih lanjut cara pembangunan
ekonomi yang telah dicetuskan oleh Menteri Kemakmuran A.K
Gani. Berangkat dari pertemuan tersebut kemudian Pemerintah
membentuk Panitia Pemikir Siasat Ekonomi yang dipimpin oleh Wakil
Presiden Mohammad Hatta. Panitia ini bertugas untuk mempelajari
dan memberikan bahan guna menyusun kebijakan pemerintah
serta merencanakan pembangunan ekonomi. Panitia ini dibagi atas
delapan bagian yang masing-masing bertugas untuk mempelajari
masalah-masalah seperti: (i) ekonomi umum, (ii) perkebunan, (iii)
industri, pertambangan dan minyak bumi, (iv) hak milik asing, (v)
keuangan, (vi) listrik, kereta api dan trem, (vii) perburuhan, dan
(viii) masalah-masalah yang terjadi di daerah pendudukan Belanda.

Adapun hasil pemikiran dan penelitian panitia ini dituangkan
dalam Dasar Pokok dari Rancangan Ekonomi Indonesia. 28 Prioritas
utamanya bukan lagi ekonomi ekspor sebagaimana masa kolonial,
pemerintah memilih memacu dan meningkatkan daya beli rakyat
sebesar-besarnya. Strategi yang ditempuh untuk mencapai prioritas
tersebut dengan mengintensikan usaha produksi dalam negeri,
meningkatkan kesejahteraan hidup, mempertinggi kecakapan dan
kecerdasan rakyat, dan meningkatkan hubungan luar negeri. 29

Pendek kata, semua lahan perkebunan telah digarap ulang
oleh masyarakat perkebunan dengan pemerintah baru. Semua
pemukiman orang-orang Eropa di Jember tidak ada penghuninya.
Rumah-rumah pribadi yang mengisi ruas-ruas jalan utama di Jember
kosong. Hotel yang terletak di sekitar alun-alun kota Jember tempat
orang menginap juga tinggal sebagai bangunan kosong. Begitu juga

28 Akan tetapi rencana ini belum sempat dilaksanakan karena situasi
politik yang belum tidak kondusif. Terlebih lagi setelah adanya agresi
militer Belanda pertama pada Juli 1947 di Indonesia serta pecah

peristiwa Madiun 1 Bisuk Industrialisasi, hlm. 138-40.
29 Bondan Kanumoyoso, Nasionalisasi Perusahaan Belanda di Indonesia
(Jakarta: Sinar Harapan, 2001), hlm. 5.