Page 152 - Perjuangan Landreform Masyarakat Perkebunan: Partisipasi Politik, Klaim dan Konflik Agraria

140 Tri Chandra Aprianto

Sementara itu dalam rangka melakukan koordinasi atas
keberadaan berbagai perkebunan pemerintah mengusahakan
adanya badan-badan di sektor perkebunan dan industri perkebunan.
Pemerintah mengeluarkan dua peraturan: (i) Peraturan Pemerintah
No. 3 tahun 1946 tentang Perusahaan Gula (Badan Penyelenggara
Perusahaan Gula Negara yang disingkat BPPGN); (ii) Peraturan
Pemerintah No. 4 tahun 1946 tentang Perusahaan Perkebunan
(Pusat Perkebunan Negara atau disingkat PPN). Peraturan tersebut
kemudian dilaksanakan pada tahun 1947. Kedua badan sektor
perkebunan tersebut berkedudukan di Surakarta. Pembiayaan kedua
badan tersebut di luar tanggungan Angaran Belanja Negara. Masing-
masing badan tersebut dipimpin oleh suatu Dewan Pimpinan yang
terdiri dari 3 orang, yang seorang diantaranya datang dari unsur

20
organisasi buruh perkebunan. Untuk perusahaan gula dari unsur
Serikat Buruh Gula (SBG), sementara untuk PPN unsur buruhnya
dari Serikat Buruh Perkebunan Indonesia (Sarbupri). 21 Dengan
adanya unsur buruh (perkebunan maupun industri perkebunan)
dalam kegiatan badan-badan tersebut, tentu saja kepentingan
masyarakat perkebunan dapat dilaksanakan.

3. Prakarsa Pemerintah
Upaya untuk mewujudkan politik agraria nasional tidak berada
pada ruang politik kosong. Artinya upaya untuk melakukan penataan

20 Susunan BPPG, kantor pusat di Surakarta. Di setiap Karesidenan
dibentuk Kantor Cabang yang berhubungan langsung dengan pabrik
gula. Sementara untuk susunan PPN, kantor pusat di Surakarta. Di
setiap Propinsi dibentuk Kantor Inspeksi PPN, sedang diberbagai daerah
dibentuk Kantor-kantor Ajun Inspeksi yang berhubungan langsung

dengan perkebunan-perk Laporan Djawatan Penerangan

Republik Indonesia Pro Djawa Timur Propinsi, hlm. 328-9.
21 Organisasi ini didirikan pada 17 Februari 1947. Aktivitas Sarbupri
mendapat dukungan luas dari SOBSI dan BTI, dengan menerbitkan
sebuah media yang bernama Warta Sarbupri. Lihat pada Soegiri DS
dan Edi Cahyono, Gerakan Serikat Buruh, Jaman Kolonial Hindia
Belanda Hingga Orde BaruJakarta: Hasta Mitra, 2003), hlm. 140.
(