Page 147 - Perjuangan Landreform Masyarakat Perkebunan: Partisipasi Politik, Klaim dan Konflik Agraria

Perjuangan Landreform Masyarakat Perkebunan 135

jagung, ketela dan sebagainya. Masyarakat perkebunan di daerah
ini juga harus melakukan pembenahan-pembenahan tanah-tanah
4
perkebunan yang rusak akibat perombakan pemerintah Jepang.
Mereka juga merasakan tidak ada lagi aturan yang memaksa mereka
untuk pengelolaan dan pembayaran hasil panen kepada siapapun
seperti pada masa sebelumnya. 5
Begitu pula dengan tanah hak erfpacht milik NV. LMOD
verponding No. 414 dengan luas tanah 354,825 hektar di daerah

Sukorejo. Masyarakat yang tinggal di sekitar perkebunan tersebut
berbondong-bondong mulai menggarap tanah-tanah perusahaan
perkebunan yang diangap tak bertuan tersebut guna pemenuhan
kebutuhan subsistensi sehari-hari. 6 Hal yang sama juga terjadi di

lahan bekas perusahaan perkebunan k Curah Wangkal. 7
Pada musim tanam tembakau, masyarakat yang mulai mengarap
tanah-tanah di berbagai perkebunan di atas juga mulai menanam
tanaman tembakau. Penanaman tersebut digunakan untuk
pemenuhan kebutuhan pasar lokal. Setidaknya membutuhkan

waktu bulan untuk musim tanam dan bulan untuk pr

panen, pengeringan, dan siap edar di pasaran. Pada musim tanam
8
tembakau ini masyarakat perkebunan di Jember memiliki antusiasme
tersendiri yang berbeda dengan musim tanam lainnya. Tidak salah
4 Laporan Forum Solidaritas Petani Tapal Kuda, (Tidak diterbitkan),

khususnya pada bab konlik antara P Jenggaw
Jember dengan PTP XXVII.
5 Jos Haid, Perlawanan Petani Jenggawah; Kasus Tanah Jenggawah
(Jakarta: LSPP dan Latin, 2001), hlm. 37-8.
6 Laporan Forum Solidaritas Petani Tapal Kuda, (Tidak diterbitkan),

bab konlik Sukorejo melawan Kodam V Brawijaya.

7 Wawancara dengan seor Curah Wang Jember

tanggal 1 Juni 2004. Forum Solidaritas Petani Tapal Kuda, 2000:bab

konlik Curah Wang melawan Perhutani.
8 H Matna Budi Daya Tembakau Bawah Naungan (Yogyakarta:
Kanisius, 1997) hlm. 17.