Page 157 - Perjuangan Landreform Masyarakat Perkebunan: Partisipasi Politik, Klaim dan Konflik Agraria

Perjuangan Landreform Masyarakat Perkebunan 145

pemborosan keuangan yang serius yang tidak mungkin dipikul oleh
perekonomian negeri Belanda yang hancur akibat perang. Apabila
mereka ingin mempertahankan pasukan ini maka pihak Belanda

memerlukan k dari Jawa (khususnya dan Sumatr

(khususnya minyak dan karet). Sehingga tindakan agresi militer
yang dilakukan kemudian adalah menyerang daerah-daerah yang
merupakan pusat perkebunan. 32
Kaum ondernemer masih beranggapan hukum agraria lama

masih berjalan, jedanya hanya kerena perang. Agresi ini dilakukan
dalam rangka kebutuhan pendanaan yang cepat, sehingga yang
diserang adalah daerah-daerah yang kaya akan perusahaan
34
perkebunan, 33 seperti di Karesidenan Besuki, termasuk Jember.
Sementara itu, aturan hukum yang berlaku di Indonesia sebagian
besar masih mengacu pada sistem hukum pemerintah kolonial.
Kelemahan tersebut tertuang dalam UUD 1945 pasal 2 aturan

peralihan y menyatakan bahwa badan k

dan peraturan-peraturan belum diganti dengan yang baru masih
tetap berlaku.” Karenanya tidak salah kemudian bila sistem hukum
produk politik pemerintah kolonial masih tetap digunakan sebagai
dasar perilaku bermasyarakat dan bernegara, termasuk masalah
peraturan agraria. 35

32 Lihat pada M.C. Ricklefs, Sejarah Indonesia, hlm. 338-9.
33 Dison Mulyadi, Agresi Militer Belanda di Bondowoso, (tidak
diterbitkan), Laporan Penelitian UNEJ, 1996.
34 Wawancara dengan Syamsir Mochammad tanggal 26 april 2005.
Bandingkan dengan Laporan Djawatan Penerangan Republik Indonesia
Propinsi Djawa Timur, Propinsi, hlm. 14.
35 Tentu keadaan ini melahirkan beberapa kritik dan tuntutan-tuntutan
perombakan secara menyeluruh tata hukum masyarakat kolonial dan
perombakan struktur sosial ekonominya, manakala telah terwujud
kemerdekaan nasional. Berbagai kritik tersebut berkisar pada,
Pertama, nilai-nilai hukum Pemerintah Hindia Belanda yang tidak
sesuai dengan nilai-nilai masyarakat merdeka dan lebih mengabdi
bagi kepentingan bangsa penjajah. Kedua, berlakunya sistem lama
menciptakan dualisme hukum sehingga tidak mencerminkan