Page 158 - Perjuangan Landreform Masyarakat Perkebunan: Partisipasi Politik, Klaim dan Konflik Agraria
P. 158

146   Tri Chandra Aprianto


                Jika berdasar hukum agraria kolonial, ada beberapa perkebunan
            yang  masa  berakhir  hak  istimewanya  masih  cukup  waktu  untuk
            melakukan produksi lagi. Perkebunan milik LMOD yang terletak di
            daerah Sukorejo masa berakhirnya hak erfpacht pada 5 Februari 1954.
            Bahkan ada beberapa perusahaan perkebunan swasta lainnya yang
            hak erfpacht-nya  berakhir  pada  tahun  1960-an, seperti di Ketajek,



            Jenggaw  Curah Nongko  Curah Takir  dan beberapa lagi. 36  Pada

            titik ini mulai berhadapan antara kuasa agraria lama dengan upaya
            menghadirkan struktur agraria yang baru. Inilah yang menjadi ranah
            perebutan di panggung politk nasional hingga akhir tahun 1950-an.
                Hadirnya tindakan yang tidak populer dari Belanda berupa agresi
            militer (1947 dan 1948) tersebut dengan sendirinya telah melahirkan
            kelompok-kelompok  perlawanan  rakyat  berupa  laskar-laskar

            rakyat.  Guna  memaknai  upaya  melawan  struktur  agraria  kolonial
            ada  golongan  laskar  yang menginginkan  adanya  gerakan  menyita
            perkebunan dan mengusahakan tanahnya sebagai lahan rakyat dan
            menyita pabrik-pabrik dan mengusahakan industrialisasi.  Namun
                                                                37
            pada  sisi lain  teror  terhadap  masyarakat  perkebunan  terjadi guna
            kembali mengikuti struktur  ekonomi kolonial. Orang-orang yang
            dulu  bekerja  di perusahaan  perkebunan  di Karesidenan  Besuki
            dipaksa  untuk  kembali kerja. Beberapa  perusahaan  perkebunan
              Bondowoso  Jember  Situbondo  dan Banyuw






                kepastian  hukum. Ketiga, dasar  falsafah  hukum  liberal-kapitalis
                bersumber dari kehidupan sosial barat dan tidak sama dengan dasar
                falsafah  masyarakat  Indonesia. Sudargo  Gautama, Masalah Agraria:
                Berikut Peraturan-Peraturan dan Contoh (Bandung: Alumni, 1973).
                Lihat juga pada Singgih Praptodihardjo, Sendi-Sendi Hukum Tanah di
                Indonesia (Jakarta: Yayasan Pembangunan, 1952).
            36  Laporan  Forum  Solidaritas  Petani Tapal Kuda, (Tidak  diterbitkan),
                2000.
            37  John  Orval Sutter, ‘Indonesianisasi: politic  in  chancing in  economy,
                1940-1955’ Southeast  Asia  Program Data Paper No. 36, (Ithaca, N.Y.:
                Cornell University, 1959), hlm. 1107-8.
   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163