Page 47 - Perjuangan Landreform Masyarakat Perkebunan: Partisipasi Politik, Klaim dan Konflik Agraria

Perjuangan Landreform Masyarakat Perkebunan 35

partisipasi politik masyarakat perkebunan dalam memandang
ketidakadilan tersebut. Partisipasi politik merupakan upaya untuk
individu atau kelompok melibatkan diri dalam rangka mengubah,
paling tidak mempengaruhi suatu kebijakan politik yang sedang
berlaku. Adapun salah satunya adalah keterlibatan dalam partai
politik dan pemilihan umum. 88 Akan tetapi dalam konteks gerakan
sosial, partisipasi politik di sini merujuk pada apa yang dikatakan
oleh Huntington adalah kegiatan dari private citizen yang bertujuan
mempengaruhi kebijakan pemerintah. Setidaknya terdapat dua cara:
pertama, dapat dilakukan melalui prosedur yang konvensional dan non-
violence, seperti: melalui pemilu, mengajukan petisi, melalui audiensi.
Kedua, dapat juga dilakukan dengan di luar prosedur konvensional,
seperti: demonstrasi, pembangkangan sipil, huru-hara, pemogokan,

hingga penggunaan kekerasan dan serangan bersenjata, dan revolusi. 89
Tentu saja partisipasi politik yang sedemikian rupa berposisi
diametral dengan keberadaan perusahaan perkebunan yang

watak akumulatif Sehingga terjadilah perebutan
diantara keduanya. Ujung dari perebutan klaim tersebut adalah
k Secara konlik itu adalah benturan antara

kepentingan atau Secara t k k
itu adalah perubahan sosial yang terus menerus sebagaimana
dirumuskan oleh Dahrendorf H diaw oleh tumbuhny

kesadaran pada kelompok subordinat akan adanya kepentingan

obyektif y berlawanan dengan kelompok superordinat

K konlik y mengarah kepada keker

bersifat negatif karena merusak sistem sosial yang telah ada. 90
88 Miriam Budihardjo, Partisipasi dan Partai Politik (Jakarta: Grasindo),
hlm. 1-28.
89 Guna memperdalam lihat pada Samuel P Huntington and Joan Nelson,
Partisipasi Politik di Negara Berkembang (Jakarta: Rineka Cipta, 1994).
90 Ralf Dahrendorf, Class and Class Conlict in Industrial Society (London:
Routledge, 1959), hlm. 56-89.