Page 60 - Perjuangan Landreform Masyarakat Perkebunan: Partisipasi Politik, Klaim dan Konflik Agraria

48 Tri Chandra Aprianto

Memang pada tingkat tertentu kebijakan perusahaan perkebun-
an dapat mengaitkan masyarakat di pelosok pedesaan dengan pasar
internasional. Akan tetapi praktek ekonomi yang dijalankan oleh
pemerintah kolonial Belanda tidak mendorong lahirnya kapitalisme
pribumi. Tampaknya pemerintah kolonial sangat menghindari
lahirnya satu kelas ekonomi yang sadar akan kekuatan. Banyak
sekali tenaga kerja pribumi yang hanya dimobilisasi dalam rangka
pemenuhan perusahaan perkebunan, namun itu lebih dikarenakan
keterpaksaan sistem pembangunan yang dikembangkan pihak
pemerintah, bukan karena pilihan bebas. Negara memonopoli pasaran
tanah, untuk menjamin dirinya mendapat otoritas dan legalitas
terakhir untuk mengatur. Bertentangan dengan sejumlah teori tentang
perkembangan kapitalisme, maka bergabungnya masyarakat pribumi

dengan sistem kapitalisme internasional bukan merupakan jaminan
bahwa hubungan produksi lokal akan berubah mengikuti cara-cara

kapitalis. 29 Karena tidak memiliki usaha dalam skala besar, serta

dipaksa menerapkan pola or menyewa sekalipun bekerja

di lahan pertanian sendiri, pada akhirnya masyarakat di pedesaan
yang dilingkupi perusahaan perkebunan merupakan masyarakat yang
didominasi. Mereka dihubungkan dengan pasar internasional oleh
kekuasaan negara, bukan oleh dinamisasi borjuasi pribumi. 30

Mulailah saat itu, kekuatan modal besar dengan berani
menanamkan investasinya untuk melahirkan perusahaan perkebunan
di Jember. Pada awalnya usaha tersebut dilakukan secara kecil-kecilan

dengan modal partikelir, kemudian membesar pada tahun 1830-an.
31
Setidaknya ada empat investor swasta asing sebagai perintis yang
menanamkan modalnya guna membuka lahan perkebunan di Jember.

29 Bandingkan dengan Jan Breman, Penguasaan Tanah dan Tenaga Kerja:
Jawa di Masa Kolonial (Jakarta: LP3ES, 1986), hlm. 51.
30 Robert W Hefner, Geger Tengger, hlm 71-2.
31 Menurut Robert Van Niel, ‘Warisan Sistem Tanam Paksa Bagi
Perkembangan Ekonomi Berikutnya’, dalam Ann Booth (ed.), Sejarah
Ekonomi Indonesia (Jakarta: LP3ES, 1988), hlm 109.