Page 223 - Problem Agraria, Sistem Tenurial Adat, dan Body of Knowledge Ilmu Agraria- Pertanahan (Hasil Penelitian Sistematis STPN 2015)
P. 223

Pengakuan Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah dalam ...  205


              atau untuk kebutuhan ladang (pertanian), sebagaimana hal di Jawa dan
              Bali yang lazim disebut tanah yasan. Hal ini juga terjadi pada masyarakat
              adat Dayak di Kalteng, sebagaimana riwayat tanah yang dituturkan oleh
              warga di Desa Tumbangkoling dan Desa Makmur Jaya (Sampit).

              2.  Perolehan Tanah Secara Derevatif
                  Perolehan  tanah secara  Derivatif  merupakan perolehan penguasaan
              tanah yang meliputi cara perjanjian (pembelian dan tukar-menukar) atau
              melalui pewarisan. Di dalam masyarakat adat Dayak juga dikenal adanya
              cara pemindah-tanganan hak atas tanah melalui : (1) Jual-beli (hajual haili),
              (2) perwarisan,  (3)  pemberian  (panenga),  (4)  tukar-menukar  (tangkiri
              ramu),  (5)  gadai  (sanda,  hasanda)  dan  (6)  perkawinan  (petak  palaku).
              Pemindahan  hak  atas tanah terjadi  bilamana  seorang  keluarga tertentu
              sangat membutuhkan uang untuk keperluan yang mendesak, seperti biaya
              sekolah anak, pengobatan, perkawinan, pesta upacara Tiwah, dan lain-lain.
                  Pola  penguasaan  tanah oleh  masyarakat  Dayak dapat dilakukan
              melalui (perjanjian) jual beli secara nyata. Belakangan atau saat ini jual beli
              secara nyata dilakukan secara tertulis untuk menjamin adanya kepastian
              hukum. Atau dapat juga melalui cara tukar-menukar atas sebidang tanah
              yang dilakukan  secara adat atau  secara  nyata dengan  menunjukan  para
              saksi untuk menyatakan sahnya perjanjian tersebut. Proses tukar menukar
              yang dilakukan dengan  menafsirkan  nilai  tanah  masing-masing  dan
              biasanya  tanah  yang ditukar  para  pihak  tanpa atau dengan  menambah
              harga tanah yang ditukar tersebut. Permohonan tukar menukar kawasan
              hutan  di  Kalteng  sampai  dengan Maret 2013,  tercatat  sebanyak 3 (tiga)
              unit perusahaan perkebunan. Permohonan tukar menukar kawasan hutan
              tersebut secara khusus untuk usaha budidaya perkebunan sebagai tindak
              lanjut dari Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2012 tentang Perubahan
              PP No 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi
              Kawasan Hutan. Permohonan tukar menukar kawasan hutan di Kalteng
              didominasi permohonan perubahan dari HPK menjadi HP .
                                                                9



              9   Hutan Produksi  yang  dapat  dikonversi (HPK)  adalah  kawasan hutan  yang
                  secara  ruang dicadangkan  untuk  digunakan  bagi  pembangunan  di  luar
                  kehutanan. Hutan Produksi Tetap (HP) adalah kawasan hutan dengan faktor-
                  faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan setelah masing-masing
                  dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125, di
                  luar kawasan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam dan taman
                  buru.
   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228