Page 224 - Problem Agraria, Sistem Tenurial Adat, dan Body of Knowledge Ilmu Agraria- Pertanahan (Hasil Penelitian Sistematis STPN 2015)

I Gusti Nyoman Guntur, Dwi Wulan Titik Andari, Mujiati
206

Pewarisan, merupakan pola penguasaan tanah yang terjadi karena
adanya pewarisan, dilakukan oleh pewaris kepada ahli waris secara adat.
Sistem kekerabatan yang dianut suku Dayak adalah bilineal, yaitu menarik
garis keturunan dari pihak ayah dan ibu, dan dalam sistem pewarisan tidak
membedakan antara anak lelaki dan perempuan. Kedudukan anak laki-
laki sama dengan perempuan, maka pembagian berupa waris sama. Bila
orang tua merasa perlu, harta kekayaan, tanah, dan kebun sudah dapat
ditentukan lebih dahulu. Kerukunan dan musyawarah adalah merupakan
kekayaan sebagian besar keluarga Dayak, dimana keadilan sangat dijunjung
tinggi.

B. Pola Pemanfaatan Tanah Adat Dayak

Sebagian besar masyarakat Dayak bermukim di dataran rendah,
daerah pinggiran sungai dan daerah alluvial. Bagi masyarakat Dayak,
sungai, tanah, dan hutan merupakan bagian yang terpenting dari identitas
sebagai seorang Dayak. Pandangan yang sama juga tercermin dalam pola
penggunaan tanah masyarakat Dayak dalam ekosistem hutan tempat
tinggalnya. Tanah bukan hanya sebagai sumberdaya ekonomi, namun juga
merupakan basis untuk kegiatan budaya, sosial, politik dan spiritual. Secara
tradisional dan turun temurun, warga desa menguasai dan memanfaatkan
tanah di sekitarnya untuk berusahatani dan memungut hasil hutan.
Penguasaan dan pemanfaatan tanah ini dapat bersifat perorangan dan juga
dapat bersifat komunal. Pola pemanfaatan dan penguasaan tanah tersebut
diakui dalam konteks lokal tradisional, tetapi tidak secara hukum formal.
Bentuk hukum penguasaan tanah oleh masyarakat adat umumnya
dikenal dengan ”hak ulayat”, merupakan istilah yang digunakan secara
formal, namun istilah yang digunakan pada setiap etnik sesungguhnya
berbeda-beda. Dalam bahasa hukum maupun ilmiah, istilah ”tanah ulayat”
selalu digunakan untuk menyebut tanah-tanah yang dikuasai menurut
hukum adat pada suatu etnik tertentu. Hak masyarakat atas tanah ini
menurut suku Dayak Tobak dikenal dengan nama “Hak Binua”. Sedangkan
pada suku Dayak Benuaq menurut Widjono mengklasifikasikan hutan
10
menjadi 6 katagori berdasarkan fugsinya yaitu: a. Talutn Luatn yaitu
hutan belantara yang tidak mencangkup daerah – daerah milik kelompok;

10 Widjono dalam Maunati, Yekti. 2004. Identitas Dayak Komudifikasi dan Politik
Kebudayaan: LkiS Yogyakarta, hal. 80 – 81.