Page 168 - (New Flip) Sejarah Berita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

Sejarah Berita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

Rakyat (BKR). Guna melengkapi struktur pemerintahan di daerah, atas
usul Badan Pekerja KNIP, pada 23 Agustus Pemerintah Republik
Indonesia menetapkan Undang-undang nomor 1 Tahun 1945 tentang
kedudukan Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID). Menurut undang-
undang ini, KNID dijadikan salah satu alat kelengkapan pemerintahan
daerah dan badan legislatif yang dipimpin oleh kepala daerah.
Pembentukan KNID di tingkat provinsi selanjutnya diikuti di
tingkat keresidenan, kabupaten, hingga kecamatan. Instruksi
pembentukan KNID sampai di Bandung pada 21 Agustus. Sebuah
komite khusus juga dibentuk pada 22 Agustus dengan tujuan
“membantu pemerintah daerah”. Pada 23 Agustus Presiden Sukarno
berpidato di radio tentang pembentukan KNID.
129
Pembentukan KNID di Jawa Barat tidak dimulai dari tingkat
provinsi, melainkan di tingkat keresidenan, tepatnya Keresidenan
Priangan pada 24 Agustus 1945. Hal ini terjadi karena selama
pendudukan Jepang, keresidenan menjadi unit dasar pemerintahan. 130
Secara praktis tidak ada entitas politik yang berkuasa di Jawa Barat
waktu itu. Rapat pembentukan KNID Priangan dipimpin oleh Residen
131
Priangan R Puradireja. Jumlah anggota KNID terdiri atas 23 orang dan 3
orang wakil dari peranakan Arab, India, dan Cina. Dalam rapat itu
terpilih pimpinan dan anggota yang dianggap mewakili seluruh lapisan
132
masyarakat Keresidenan Priangan.
Keesokan harinya, 25 Agustus, dua anggota KNIP, Oto Iskandar
Dinata dan Kasman Singodimejo, berceramah di depan nggota KNID
Priangan. Mereka menjelaskan bahwa tujuan pembentukan Komite
Nasional adalah untuk mendapatkan tenaga yang sebulat-bulatnya dari
seluruh rakyat. Komite Nasional harus memperlihatkan kebulatan cita-
cita rakyat Indonesia yang ingin merdeka dan mampu menjadi benteng
kokoh untuk membangun negara. Dalam rapat itu dibentuk pula Badan
Eksekutif KNI Daerah Priangan. Badan Eksekutif KNID terdiri dari Bagian
Penerangan yang dikepalai Moch. Syafei, Bagian Perhubungan Ir. Abdul
Karim, Bagian Kemakmuran Sanusi Harjadinata, Bagian Kesehatan Dr.
Supardan, dan Bagian Keuangan H. A. Gani.

Pembentukan KNID terus berlangsung di kabupaten dan kota di
Jawa Barat, yakni Kotapraja Bandung dengan R. Syamsurizal sebagai
ketua, kabupaten Bandung (Sutalaksana), Keresidenen Bogor (R.S.
Suriadiraja), Kota Bogor (Odang), Kabupaten Sukabumi (Mr.
133

156