Page 169 - (New Flip) Sejarah Berita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

Sejarah Berita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

134
Harun), Keresidenan Cirebon (Dr. Sudarsono), Kabupten Majalengka
(R. Enoch), Kewedanan Bekasi (M. Loebis). Sementara di Keresidenan
135
Banten, para tokoh masyarakat membentul KNID Kabupaten Serang
dipimpin Ce Mamat, Kabupaten Lebak (Jayarukmantara), dan
136
Kabupaten Tangerang (R.M. Kusumo).
Setelah KNID dibentuk ditingkat keresidenan hingga kecamatan,
barulah dibentuk KNID Provinsi Jawa Barat pada 9 September 1945
yang berpusat di Bandung. Struktut KNID Jawa Barat adalah Ketua Otto
Iskandar Dinata, Wakil Ketua I Dr. Erwin Suratman, Wakil Ketua II Mr.
137
Samsudin. Berdasarkan Undang-undang nomor 1 Tahun 1945
tanggal 23 Nopember, KNID Jawa Barat ditetapkan sebagai Badan
Perwakilan Daerah yang bersama-sama dengan dan dipimpin oleh
kepala daerah menjalankan pekerjaan mengatur rumah tangga
daerahnya, asalkan tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah
pusat dan pemerintah daerah yang lebih tinggi.

Sementara tugas KNID adalah menyatakan kehendak rakyat
Indonesia untuk hidup sebagai bangsa yang merdeka; mempersatukan
rakyat Indonesia dari segala lapisan, supaya terwujud kesatuan
kebangsaan yang kuat dan erat; membantu menenteramkan rakyat dan
turut menjaga keselamatan rakyat; membantu pimpinan dalam
menyelenggarakan cita-cita bangsa Indonesia dan daerah serta
138
membantu pemerintah daerah untuk kesejahteraan umum.
Meski Sutarjo Kartohadikusumo telah ditunjuk selaku Gubernur
Jawa Barat pada 2 September 1945, namun dia tetap berada di Jakarta
hingga November 1945. Selain itu, pada bulan-bulan pertama setelah
139
proklamasi, peran gubernur belum banyak berpengaruh. Hal itu masih
dipengaruhi oleh sistem pemerintahan Jepang yang menonjolkan
peranan residen. Sementara sekretariat kecil beroperasi atas nama KNID
140
secara teroretis di Bandung.
Kedudukan KNID Provinsi Jawa Barat hanya berperan sebagai
penghubung antara pusat dan daerah. Dalam minggu-minggu awal
141
September, KNID Jawa Barat banyak mengurus penyebaran informasi,
dengan menekankan pada kemerdekaan dan pemeliharaan ketertiban
umum. Untuk memenuhi tujuan yang kedua, KNI dan anggotanya mulai
terlibat dalam perencanaan pembentukan cabang lokal Badan
Keamanan Rakyat (BKR).
142

157