Page 274 - (New Flip) Sejarah Berita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

Sejarah Berita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

Kemudian sidang PPKI tanggal 19 Agustus 1945 merumuskan: (1)
Penetapan 12 (dua belas) kementrian dalam lingkungan pemerintahan;
dan (2) Pembagian wilayah Republik Indonesia menjadi 8 (delapan)
Provinsi.

Pembentukan BKR (Badan Keamanan Rakyat) dilaksanakan
dalam sidang PPKI tanggal 22 Agustus 1945 tetapi baru pada hari
berikutnya (23 Agustus) diumumkan bersama-sama dengan rencana
pembentukan Komite Nasional Indonesia (KNI) tingkat Pusat, dan Partai
Nasional Indonesia PNI yang dimaksudkan sebagai satu-satunya partai
negara. BKR ditetapkan menjadi bagian dari Badan Penolong Keluarga
28
Korban Perang (BPKKP) sebagai induk organisasi untuk memelihara
keamanan dan keselamatan rakyat. BKR dinyatakan sebagai organisasi
bukan tentara, tetapi pernyataan itu dimaksudkan oleh para pemimpin
pada waktu itu agar tidak membangkitkan sikap permusuhan dari
kekuatan yang masih ada di Indonesia (Jepang). Di dalamnya terhimpun
bekas anggota Peta, Heiho, Keisatsutai (Polisi), Seinendan dan Keibodan.
Dalam maklumat Pemerintah tanggal 31 Agustus 1945
ditetapkan pekik perjuangan ―Merdeka!‖ sebagai salam nasional,
berlaku sejak 1 September 1945, caranya dengan mengangkat tangan
setinggi bahu, telapak tangan menghadap ke muka, bersamaan dengan
itu memekikkan ―Merdeka!‖ Pekik merdeka menggema di mana-mana.
28
Juga semboyan ―sekali merdeka tetap merdeka!‖.. ―merdeka atau
mati!‖ dan lain-Iain, menjadi ucapan umum para pemuda dan pejuang
yang menunjukkan tekad untuk mempertahankan kemerdekaan, jika
perlu nyawa sebagai taruhannya.
29
Seperti telah diutarakan, dengan sikap Wakil Residen Surabaya
Sudirman dan Komandan Pasukan Polisi Istimewa Mohammad Yasin,
maka sebenarnya langkah-langkah pengambilalihan kekuasaan
Pemerintahan di Surabaya telah dimulai sejak didengarya proklamasi
secara pasti tanggal 20 Agustus 1945, meskipun pada umumnya para
pemimpin bangsa Indonesia waktu itu masih menunggu dan belum
berani bertindak. Namun, setelah tiga hari kemudian terdengar
30
perintah untuk membentuk KNI dan BKR, maka pada tanggal 23
Agustus 1945 perintah itu segera dilaksanakan di Surabaya. Rapat-rapat
pengambilalihan kekuasaan pemerintah pada akhir Agustus dan awal
September diadakan di Embong Sawo dipimpin oleh Suyono, dihadiri
oleh Dul Arnowo, Bambang Suparto, Johan Syahruzah, Suyono

262