Page 50 - (New Flip) Sejarah Berita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

Sejarah Berita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

Foto Rumah Laksamana Maeda, tempat Perumusan Naskah Proklamasi (gambar
kiri). Rumah Laksamana Maeda sekarang menjadi Museum Perumusan Naskah
Proklamasi (gambar kanan) - (Sumber : Museum Perumusan Naskah Proklamasi)

Setelah selesai, mereka berlima pergi ke ruang tengah dan
bertemu dengan seluruh anggota PPKI dan juga pemimpin pemuda dan
anggota BPUPKI yang berada di Jakarta. Sukarno mulai membuka
sidang dengan membacakan rumusan teks proklamasi dan menanyakan
apakah para hadirin setuju. Setelah pembacaan itu, ternyata masih
timbul perdebatan hangat lagi. Sukarnilah yang memulainya.
Menurutnya, teks itu terlalu lemah dan lembek, karena tidak
menegaskan tekad yang kuat untuk melemparkan kekuasaan Jepang.
Namun anggota PPKI tidak setuju dengan usulan Sukarni, sehingga
draft rumusan teks proklamasi yang dibacakan Sukarno disetujui semua
yang hadir.
Karena semua sudah setuju, maka Bung Karno menanyakan
siapa saja yang menandatangani teks proklamasi tersebut. Hatta
mengusulkan agar teks proklamasi ditandatangani seluruh hadirin yang
hadir. Hatta beralasan bahwa semua yang memutuskan ikut
menandatangani, seperti pernyataan kemerdekaan Amerika Serikat,
sehingga bisa diketahui oleh generasi berikutnya siapa yang
memerdekaan bangsa Indonesia. Mendengar usulan Hatta tersebut,
peserta sidang terdiam sejenak. Dalam suasana itu Sukarni yang berdiri
di samping Subardjo berbisik, ―Bung apa secarik kertas dari teman-
teman di jalan Bogor Lama sudah diberikan kepada Bung Karno?‘
Subardjo terkejut dan menjawab lupa.
Sukarno menyarankan supaya proklamasi ditandatangani
dengan kata-kata ―wakil-wakil bangsa Indonesia‖. Menurut dugaan
Subardjo, yang dimaksud wakil-wakil rakyat adalah anggota PPKI,
ditambah para pemuda yang hadir saat itu, khususnya kelompok
Sukarni. Sukarni segara maju dengan kata-kata lantang yang
menyatakan tidak setuju dengan usulan tersebut. Dia tidak rela
kelompoknya dideretkan senapas dengan para anggota PPKI dan para
pemuda yang tidak mempunyai peran apa-apa dalam persiapan
kemerdekaan dan tidak berhak menandatangani. Dalam situasi krisis

38