Page 192 - kebudayaan
P. 192

bumiputra di Hindia Belanda yang sedang dijajah. Menurut Simbolon
              (2007:191–193), politik etis resmi diterapkan tahun 1901 ketika Ratu
              Wilhelmina dalam pidato kerajaan (troonrede) pada 17 September
              1901 menyebutkan: “sebagai kekuasaan yang diilhami kekristenan,
              Nederland merasa wajib terhadap Hindia-Belanda mendorong tim-
              bulnya kesadaran, yang tecermin dalam seluruh kebijakan pemerintah,
              bahwa Nederland memikul beban moril terhadap penduduk negeri
              ini”. Ratu Wilhelmina memberi perhatian luar biasa besar terhadap
              kesengsaraan penduduk bumiputra di Jawa dan memerintahkan
              diadakan penelitian mengenai sebab-musababnya.
                  Politik etis merupakan gagasan kaum Etis yang dipelopori oleh
              Pieter Brooshooft, seorang liberalis dan wartawan Koran De Locomo-
              tief dan C.Th. van Deventer (politikus Belanda), tidak lama setelah
              Ratu muda Wilhelmina naik takhta di usia 18 tahun. Dalam pidatonya
              di hadapan parlemen Belanda, Ratu Wilhelmina menyerukan bahwa
              pemerintah Belanda secara moral berutang budi (een eerschuld) ter-
              hadap bangsa terjajah bumiputra di Hindia Belanda yang mengalami
              program Tanam Paksa (Cultuurstelsel). Ratu Wilhelmina kemudian
              menitahkan kebijakan politik etis yang terangkum dalam program
              Trias van Deventer, yang mencakup tiga sektor, yaitu educatie (pen-
              didikan), irrigatie (irigasi atau pengairan), dan emigratie (imigrasi
              atau–perpindahan penduduk). Edukasi dilakukan dengan memperluas
              pendidikan dan pengajaran bagi kalangan pribumi atau bumiputra.
              Irigasi bentuknya membangun dan/atau memperbaiki pengairan
              dan bendungan untuk keperluan pertanian, sedangkan imigrasi
              dijalankan dengan mengajak penduduk untuk pindah bermukim         Buku ini tidak diperjualbelikan.
              atau transmigrasi. Kenyataannya, kebijakan irigasi dan imigrasi telah
              disalahgunakan oleh pemerintah Belanda di lapangan. Irigasi diba-
              ngun untuk keperluan pengairan perkebunan-perkebunan tebu milik
              Belanda, terutama di Pulau Jawa. Sementara itu, imigrasi dilakukan
              dengan memindahkan penduduk ke daerah perkebunan Belanda





                                                     Kebangsaan pada Era ...  179
   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197