Page 194 - kebudayaan

Cultuurstelsel atau sistem tanam paksa yang berlangsung selama
40 tahun (1830–1870) yang menimbulkan derita fisik dan psikis
kelewat batas rakyat terjajah Hindia Belanda menjadi pemicu utama
munculnya politik etis. Cultuurstelsel dirancang, diciptakan dan
dipaksakan pelaksanaannya oleh Komisaris Jenderal Johannes van
den Bosch untuk menutupi utang pemerintah Belanda penjajah di
Hindia Belanda kepada Raja Willem I di Nederland. Ketika itu 37 juta
gulden pinjaman Belanda ditambah sekitar 20 juta biaya memerangi
perlawan an perang bangsawan Pangeran Diponegoro (Perang Dipone-
goro) di Pulau Jawa yang berlangsung selama lima tahun (1825–1830).
Di dalam negeri Belanda sendiri Nederland memerlukan biaya untuk
memerangi Belgia yang memilih memberontak memisahkan diri dari
Kerajaan Belanda ketimbang menerima keputusan Konferensi Wina
(1815) untuk bergabung ke Kerajaan Belanda. Setelah hitung-hitungan
untung besar di atas kertas maka van den Bosch menerapkan sistem
tanam paksa atau Cultuurstelsel di Hindia Belanda (Simbolon, 2007:
123–127).
Selama masa sistem tanam paksa, masyarakat petani terjajah
diwajibkan menyisihkan 20% lahan pertaniannya untuk ditanami
komoditas ekspor, seperti kopi, tebu, teh, dan nila. Hasilnya harus
dijual kepada pemerintah kolonial Belanda dengan harga yang sudah
ditentukan. Sepikul kopi seberat 62 kg, misalnya, hanya dibayar 25
gulden itupun masih dikurangi 10 gulden pajak tanah milik petani
sendiri dan 3 gulden ongkos administrasi. Jadi, petani kopi hanya
menerima 12 gulden untuk harga 62 kg kopi. Penduduk desa yang
tidak memiliki lahan pertanian diharuskan bekerja setahun penuh di Buku ini tidak diperjualbelikan.
lahan pertanian milik pemerintah Belanda atau milik pribumi tuan
tanah sebagai pengganti pajak. Lebih parah lagi, petani dipaksa mena-
nam tebu di lahan pertaniannya padahal mereka lebih memerlukan
tanaman padi. Tebu wajib dijual ke pabrik gula milik kolonial Belanda.
Merosotnya tanaman padi mengakibatkan terjadi bencana kelaparan

Kebangsaan pada Era ... 181