Page 225 - Pendidikan Rusak-Rusakan (Darmaningtyas)
P. 225
Mestinya pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jendral Pendi-
dikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, sangat selektif
dalam memberikan izin pendirian Program Pascasarjana untuk
PTN maupun PTS. Hanya PTN/PTS yang memiliki sekian dok-
torlah mestinya yang diperbolehkan membuka Program Pasca-
sarjana. Ini bila menghendaki Program Pascasarjana di Indone-
sia memiliki kewibawaan.
l
Berdasarkan fakta-fakta apangan yang amat buruk itu, dan
demi terciptanya kualitas pendidikan yang lebih baik di negeri
ini, maka model-model program ekstensi, program semester
pendek, UMPTN dua kali setahun itu, program kelas jauh, baik
yang diselenggarakan oleh PTN maupun PTS, sebaiknya ditia-
dakan. Sedangkan Program Pascasarjana di PTN maupun PTS
yang mutu SI nya masih diragukan sebaiknya ditutup. Harus
sangat selektif dalam memberikan izin pendirian Program
Pascasarjana, baik kepada PTN maupun PTS. Baik PTN maupun
PTS yang tidak jelas kredibilitasnya tidak perlu diizinkan mem-
buka Program Pascasarajana, agar program tersebut tetap ber-
bobot, bukan sebagai kebanggaan emu bagi pengelola maupun
s
yang kuliah di sana. Apalah artinya S2 kalau ternyata membuat
kerangka penulisan tesis saja tidak mampu? Biarkan sedikit PTS
dan PTN saja yang membuka Program Pascasarjana, asal ber-
mutu; daripada banyak PTN-PTS ang membuka Program Pasca-
y
sarjana tapi tidak bermutu sama sekali.
Model pengelolaan pendidikan tinggi yang rusak-rusakan
itu dapat berdampak luas pada pengelolaan institusi pendidikan
yang lebih rendah, mengingat para lulusan perguruan tinggi yang
rusak-rusakan itu pada akhirnya juga harus mendapakan lapa-
ngan kerja baru, dan salah satunya adalah menjadi guru di insti-
tusi pendidikan di bawahnya. Cara berpikir dan bekerja mereka
yang asal-asalan selama duduk di bangku kuliah itu kemudian
terinternalisasi ke dalam diri mereka, sehingga ketika mengelola
pendidikan pada tingkat yang lebih rendah pun mereka asal-
asalan saja.