Page 221 - Pendidikan Rusak-Rusakan (Darmaningtyas)

lah dijadikan satu, bisa lebih lengkap. Namun risikonya, akses
masyarakat untuk memperoleh pendidikan di SMP semakin jauh.

Melihat kebijakan di tingkat SMP yang dua puluh tahun
silam sudah melarang pendirian kelas filial, saya menjadi ter-
heran-heran, ketika di tingkat perguruan tinggi pada awal abad
ke-21 ini justru marak membuka kelas jauh di mana-mana, dan
itu jauh dari induknya. Padahal, persyaratan untuk pendirian
sebuah perguruan tinggi mestinya jauh lebih ketat dan kompleks
dibanding persyaratan pendirian SMP. Ironisnya lagi, ketika pen-
dirian PT (Perguruan Tinggi) kelas jauh itu justru disahkan oleh
pejabat tertinggi di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasio-
nal (DPN).

SK Menteri Pendidikan Nasional No. 107 Tahun 2001 ten-
j
tang Penyelenggaraan Program Pendidikan Tinggi Jarak auh
(PTJJ), yang ditandatangani oleh Menteri Pendidikan Nasional
Yahya Muhaimin pada tanggal 2 Juli 2001 menyatakan, semua
Perguruan Tinggi (PT) yang status program studinya terakredi-
tasi, diberi kesempatan membuka program belajar jarak jauh.

Menurut Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti) Depar-
temen Pendidikan Nasional, Satryo Soemantri Brojonegoro, tidak
mudah bagi PT untuk memenuhi semua persyaratan yang di-
tetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.
107 Tahun 2001 tersebut. Pasal 4 Ayat 1, misalnya, menyebutkan
j
bahwa program pendidikan tinggi jarak auh diselenggarakan
oleh perguruan tinggi yang memang memenuhi persyaratan.
Persyaratan itu antara lain, pertama, punya sumber daya untuk
merancang, menyusun, memproduksi, dan menyebarluaskan
seluruh bahan ajar yang diperlukan untuk memenuhi kurikulum
program.

Kedua, bekerja sama dengan perguruan tinggi lain yang su-
dah mempunyai izin penyelenggaraan program studi yang ama
s
untuk memfasilitasi kegiatan pengembangan program dan bahan
ajar, layanan perpustakaan, pelaksanaan praktikum dan peman-