Page 67 - Pendidikan Rusak-Rusakan (Darmaningtyas)

stansial, lebih baik tidak usah reformasi ganti nama, karena tidak
ada maknanya bagi masyarakat. Ironisnya, reformasi ganti nama
itu semua terjadi pada masa Menteri Pendidikan Nasional dijabat
oleh Malik Fajar, yang pada awal menjabat sebagai Menteri Pen-
didikan banyak diharapkan akan memberikan angin segar pada
dunia pendidikan, mengingat ia berasal dari kampus.
Masih terkait dengan masalah evaluasi, yang membuktikan
bahwa reformasi pendidikan itu hanya retorika saja, adalah kasus
"Ebtanas gratis". Di koran-koran, di radio, dan televisi para
pejabat Departemen Pendidikan Nasional selalu menyatakan
bahwa "Pelaksanaan Ebtanas gratis. Sekolah vang tetap memu-
ngut biaya Ebtanas akan ditindak."

Betulkah biaya Ebtanas gratis? Tidak. Sebab, para guru sen-
diri menyatakan, "Tidak rasional bila Ebtanas gratis, kecuali
pengawas dan korektor tidak dibayar." Dan ketika para orang
tua complain pada sekolah yang tetap memungut biaya Ebtanas,
jawaban pihak sekolah enteng saja: "Gratis itu kan di koran. Ya,
silakan bapak/ibu minta koran sana!" Jawaban pengelola sekolah
semacam itu sempat membuat para orang tua wali murid kebi-
ngungan: Mana yang harus dipercaya? Membaca koran dan maja-
lah, mendengarkan radio dan televisi, Menteri Pendidikan dan
Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah selalu menyatakan bah-
wa "pelaksanaan Ebtanas gratis", tapi yang terjadi di lapangan,
pihak sekolah memungut biaya Ebtanas.

Kasus Ebtanas merupakan bukti tidak nyambung-nya kebi-
jakan di atas dengan kenyataan di lapangan. Umumnya, kebi-
jakan-kebijakan yang diambil para pejabat hanya didasarkan pada
kepentingan politik, agar tampak baik, reformis, populis. Tapi
di lapangan mereka tetap menjalankan praktik-praktik seperti
pada masa Orde Baru, yang menindas, korup, kolusi, dan me-
manipulasi untuk kepentingan politiknya.

Sulit melacak, di mana akar masalah tidak nyambung-nya
komunikasi antarpejabat pendidikan di pusat dengan para
pejabat di daerah. Tapi kemungkinan besar, karena pejabat di