Page 65 - Pendidikan Rusak-Rusakan (Darmaningtyas)

pengetahuan dasar tentang hak-hak asasi manusia, itulah yang
perlu diberikan kepada murid sekarang.
Pentingnya mengkaji ulang materi PPKN itu berangkat dari
realitas empiris, bahwa penguasa Orde Baru yang mereproduksi
ajaran-ajaran moral Pancasila terbukti gagal menjalankan misinya,
yaitu mewujudkan masyarakat yang aman, damai, makmur, dan
adil berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Berakhirnya rezim Orde
Baru yang diawali dengan tindak kekerasan, penculikan, pemer-
kosaan, serta pembunuhan massal etnis Tionghoa dan tidak ada-
nya pertanggungjawaban secara hukum maupun moral dari peja-
bat negara yang bertanggung jawab atas keamanan negara, mem-
buktikan bahwa misi pelajaran PMP/PPKN selama dua puluh
tahun itu gagal total. Bahkan, ABRI (sekarang ganti nama men-
jadi TNI) yang selalu mengklaim diri sebagai penegak Pancasila
dan UUD 1945, kenyataannya justru sangat melecehkan Pancasila
dan UUD 1945. Institusi militer hanya diam saja menghadapi
para perusuh dan pemerkosa. Bahkan tak satu pun jenderal di
negeri ini yang mau bertanggung jawab atas peristiwa kerusuh-
an 13-15 Mei 1998. Padahal selama Orde Baru, TNI-lah yang
selalu mengklaim diri sebagai pengayom masyarakat. Tapi mana
buktinya?

Berdasarkan argumen di atas, tampaknya tidak ada legiti-
masi lagi untuk tetap mempertahankan materi pelajaran PPKN
yang lebih bersifat indoktrinasi. Akan lebih realistis bila pelajaran
PPKN itu diganti dengan materi civic hukum seperti yang ter-
jadi sebelum tahun 1976. Materi civic hukum lebih relevan dengan
perkembangan aspirasi masyarakat, yang menuntut dilaksana-
kannya kehidupan bernegara berdasarkan landasan hukum yang
pasti. Melalui materi civic hukum, diharapkan setiap orang akan
mengetahui apa hak-hak dan kewajiban mereka sebagai warga
negara. Materi ini juga akan mengantarkan masyarakat untuk
lebih mengenal hukum formal.

58