Page 61 - Pendidikan Rusak-Rusakan (Darmaningtyas)
P. 61

pesan  yang  disampaikan  adalah,  boleh  saja  menambah  Mulok
             dengan  materi  yang  ada  di  daerah  perairan,  tapi  penambahan
             itu  tidak  boleh  menggantikan  materi PLKJ.  Karena birokrasi  pen-
             didikan  masih   tetap  kaku,  maka  kemudian    yang  terjadi  di
             lapangan,  para  guru  yang  memiliki  keberanian   menjalankan
             Mulok  sesuai  dengan  kebutuhan  lokal,  sedangkan  materi  PLKJ
             hanya  diberikan  bila  menghadapi  ulangan  umum  saja.  Birokrasi
             pendidikan  yang  kaku  itu  jelas  hanya  mengajarkan  guru  untuk
             belajar  berpura-pura:  pura-pura  taat  tapi  di  belakang,  mereka
             menjalankan   apa  yang  mereka  yakini.
                  Keengganan   Departemen   Pendidikan  Nasional  untuk  mela-
             kukan  reformasi  kurikulum  itu  tercermin  dari  masih  dipertahan-
             kannya  materi  sejarah  yang  disusun  oleh  penguasa  Orde  Baru.
             Padahal,  reformasi  pendidikan  yang  utama  adalah  melakukan
             perubahan  Kurikulum 1994, diganti dengan yang baru, yang lebih
             demokratis,  berspektif nilai-nilai  kemanusian,  budaya,  lingkung-
             an,  dan gender. Sebab, bagaimana mungkin kita akan   melakukan
             reformasi  dalam  bidang-bidang   lainnya,  sementara  nilai-nilai
             yang ditanamkan   kepada generasi  muda  melalui  pendidikan  for-
             mal  adalah  nilai-nilai  dasar yang selalu  digugat oleh  kaum  refor-
             mis  itu  sendiri?

                  Perubahan   Kurikulum   1994  itu,  terutama  menyangkut  bi-
             dang-bidang  pelajaran yang  memiliki  bobot  ideologi  lebih  besar,
             seperti  pelajaran  PPKN  (Pendidikan  Pancasila  dan  Kewarga-
             negaraan  dan  Sejarah)  untuk  tingkat  SD-SMTA  dan  Kewiraan
             untuk mahasiswa,   mutlak diperlukan. Tanpa   itu,  reformasi  tidak
             akan ada artinya. Sebab,  tuntutan  kaum  reformis yang  menghen-
             daki  pencabutan   lima  paket  UU   Politik,  peninjauan  ulang
             terhadap  dwifungsi   ABRI,  revisi  beberapa  pasal  UUD   1945,
             melakukan   pemilihan  presiden  secara  langsung,  dihapuskannya
             lembaga   SIUPP,  kemerdekaan/otonomi     untuk   wilayah  Timor
             Timur,  desentralisasi  dalam  berbagai   kebijakan,  penegakan
             hukum,   dihapuskannya    kebijakan  diskriminatif  terhadap  etnis
             Cina,  dihapuskannya   praktik-praktik  monopoli,  oligopoli,  dan
             sebagainva   akan  dimentahkan   oleh  masyarakat   sendiri  yang
   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66