Page 64 - Pendidikan Rusak-Rusakan (Darmaningtyas)

harapkan mencampur persaksiannya dengan pendapat, komen-
tar, dan ekspresi emosional, yang semuanya tidak relevan dengan
cerita kejadiannya. Demi tujuan objektivitas tersebut, penentu
materi dan penulis buku sejarah sebaiknya sejarawan yang
memang memiliki kompetensi dalam bidangnya.

I lal yang berbeda akan terjadi bila penentu materi dan penu-
lis buku sejarah adalah seorang penguasa atau korp militer. Pasti
yang muncul, seperti dilukiskan Napoleon, bahwa sejarah ada-
lah kebohongan yang disetujui. Atau seperti diungkap oleh
Carlyle, bahwa sejarah hanyalah tumpukan debu saja. Bahkan
lebih keras lagi, seperti digambarkan oleh Paul Valery, bahwa
sejarah merupakan produk paling berbahaya dari proses kimia
dalam intelek manusia.

Reformasi materi pelajaran itu juga mestinya menyentuh
pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN).
PPKN, yang diperkenalkan dalam Kurikulum 1994, adalah penjel-
maan dari pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) yang
diberikan sejak 1976.

Selama Orde Baru, materi PMP atau PPKN lebih terfokus
sebagai media indoktrinasi ideologi Pancasila. Oleh sebab itu,
pelaksanaan materi pelajaran ini disertai pemberian materi pena-
taran mengenai P4 (Pedoman Pengalaman dan Penghayatan
Pancasila) yang wajib diikuti oleh anak-anak dari usia SD sampai
PT. Semua yang dapat berpikir kritis mengetahui bahwa materi
ini sangat ideologis, sehingga aspek ideologisnya jauh lebih besar
daripada penguasaan pengetahuannya.

Sesuai dengan tuntutan demokratisasi yang menghendaki
penghargaan hak-hak asasi manusia (HAM), maka materi pel-
ajaran seperti yang ada pada PMP atau PPKN selama masa Orde
Baru, dirasakan tidak tepat lagi. Materi itu harus disesuaikan
dengan kebutuhan masa sekarang. Bila kebutuhan masyarakat
sekarang adalah keinginan untuk mengetahui hak-haknya seba-
gai warga negara, maka materi yang memberikan pengetahuan
tentang hak-hak sebagai warga negara, dan yang memberikan