Page 82 - Pendidikan Rusak-Rusakan (Darmaningtyas)
P. 82
Rusak, Pendidikan di Era Otonomi Derah
P elaksanaan otonomi daerah mulai 2001 di tingkat kabupaten/
kota memiliki makna ganda bagi pelaksanaan jalannya
pendidikan nasional. Di satu pihak, otonomi daerah memberi-
kan banyak peluang untuk terjadi perubahan di tingkat daerah,
karena daerah memiliki kewenangan sendiri, dibanding dengan
sistem yang sentralistik. Tapi pada sisi lain, otonomi daerah seka-
ligus memberikan sejumlah ancaman yang serius dalam tatanan
kehidupan politik di daerah, termasuk bidang pendidikan
nasional.
Tatkala otonomi daerah masih menjadi wacana, seperti
pada masa Orde Baru —yang mengujicobakan pelaksanaan oto-
nomi daerah ke beberapa daerah yang dipandang mampu —ba-
nyak orang berharap, pelaksanaan otonomi daerah akan ber-
dampak positif bagi perkembangan pendidikan nasional, karena
daerah memiliki kewenangan untuk menentukan kebijakan
sendiri tanpa harus menunggu komando dari atas. Selama sistem
politik masih sentralistik, semua kebijakan, termasuk dalam
bidang pendidikan, diatur oleh pusat. Daerah tinggal menjalan-
kan saja sesuai dengan penafsiran mereka. Bila mereka salah
dalam menafsirkan, mereka akan mencari perlindungan pada
belum adanya juklak (petunjuk pelaksanaan) dan juknis (petunjuk
teknis). Dengan berlindung pada dua hal itu, mereka terbebas
dari tuntutan kesalahan.
