Page 86 - Pendidikan Rusak-Rusakan (Darmaningtyas)

skill. Tapi jangan bertanya apa dan bagaimana konsep K B K mau-
pun life skill itu, atau apa beda K B K dengan life skill, karena mereka
memang tidak memahaminya.

Kedua, karena sudah terbiasa bekerja sebagai birokrat, yang
sangat birokratis dan cenderung feodal, maka kebanyakan Kepa-
la Dinas Pendidikan di daerah masih tetap memainkan peran
sebagai pengawas terhadap jalannya pendidikan. Mereka bukan
bertindak sebagai motivator dan fasilitator bagi jalannya pen-
didikan di daerah, melainkan menjadi pengawas atau mandor
dari para guru di daerahnya. Tak heran bila lembaga-lembaga
seperti pengawas atau K3S (Kelompok Kerja Kepala Sekolah) —
sekarang berganti nama menjadi MKKS (Musyawarah Kerja
Kepala Sekolah) —yang seharusnya dibubarkan karena tidak se-
suai dengan prinsip-prinsip demokratisasi, masih tetap diperta-
hankan, bahkan tetap dominan menentukan merah-hijaunya pen-
didikan seperti pada masa Orde Baru.

Ketiga, yang amat norak adalah main kuasa terhadap gu-
ru dan kepala sekolah. Bila pada masa lalu (sebelum otonomi
daerah) mutasi guru itu terjadi atas usulan guru yang bersang-
kutan atau karena kenaikan jabatan, misalnya menjadi kepala
sekolah di tempat lain, setelah otonomi daerah, pemindahan
guru secara sewenang-wenang atas inisiatif pimpinan daerah
itu marak terjadi. Mutasi guru yang dilakukan atas kehendak
pimpinan daerah melalui Kepala Dinas Pendidikan itu terutama
terjadi pada guru-guru yang tidak disenangi (dengan alasan apa
pun), untuk selanjutnya dibuang ke daerah terpencil. Beberapa
contoh mutasi kepala sekolah dan guru yang dilakukan oleh
pimpinan daerah secara sewenang-wenang itu dapat disebutkan
antara lain: mutasi beberapa Kepala SMAN di Bandung, Jawa
Barat, yang dilakukan menjelang ujian akhir 2002, termasuk salah
satunya Kepala SMA 3 Bandung yang cukup terkenal itu, dan
Kepala SLTPN Manding, Sumenep, Madura yang juga terjadi
menjelang Ujian Akhir Nasional 2002. Juga Haryadi Kepala SD
di Bengkulu Utara, yang dilempar dari sekolah di lingkungan
kota kabupaten ke sekolah yang lebih terpencil, sehingga akses