Page 83 - Pendidikan Rusak-Rusakan (Darmaningtyas)

Namun, setelah UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerin-
tahan Daerah yang mengatur soal pelaksanaan otonomi daerah
itu dilaksanakan, yang terjadi di lapangan tidak seindah yang
dibayangkan sebelumnya. Kecemasan para ahli politik, aktivis
LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), dan masyarakat bahwa
otonomi daerah akan melahirkan raja-raja kecil pada tingkat bu-
pati/walikota, ternyata menjadi kenyataan. Munculnya raja-raja
kecil di daerah itu dengan sendirinya melahirkan feodalisme
baru di masyarakat. Tak sedikit bupati/wakilota yang berangan-
angan hidup pada zaman feodalisme kuno; mereka menyeleng-
garakan upacara arak-arakan di kota dengan melibatkan segenap
lapisan masyarakat. Sang bupati/walikota biasanya memakai
pakaian adat dan naik kereta kencana, membo-membo (berangan-
angan menyerupai) keagungan raja Mataram zaman dulu. Feo-
dalisme baru tersebut kemudian mewarnai sikap, perilaku, dan
cara pengambilan keputusan mereka untuk hal-hal yang me-
nyangkut kepentingan publik. Pengambilan keputusan, termasuk
penempatan pejabat baru, tidak didasarkan pada prinsip-prinsip
meritokrasi, tapi pada prinsip kedekatan atau likedislike. Sehing-
ga, tak jarang yang diangkat untuk menduduki jabatan-jabatan
strategis itu orang-orang yang belum tentu memiliki kemampuan
dan integritas, tapi karena mereka dekat dengan bupati/wali-
kota saja.

Kondisi yang buruk itu juga terjadi pada bidang pendi-
dikan. Awal kecemasan masyarakat terhadap pelaksanaan
otonomi daerah ini adalah ketika yang diangkat menjadi Kepala
Dinas Pendidikan Nasional (Kepala Diknas) — pengganti Kandep
(Kantor Departemen) P dan K —adalah orang-orang yang berla-
tar belakang nonpendidikan. Artinya, mereka sebelumnya tidak
pernah menangani bidang pendidikan, baik sebagai guru, kepala
sekolah, pengawas, atau staf di lingkungan Departemen Pendi-
dikan Nasional. Sebaliknya, yang banyak terjadi, mayoritas
mantan camat adalah pejabat sospol yang lebih paham bermain
politik dan mengendalikan massa daripada mengembangkan