Page 84 - Pendidikan Rusak-Rusakan (Darmaningtyas)

pendidikan, pejabat Dinas Pertamanan, pejabat Dinas Parkir,
bahkan ada yang sebelumnya menjadi Kepala Dinas Pemakaman.

Orang boleh berargumen, Kepala Diknas adalah jabatan
politik, bukan jabatan profesional, sehingga tidak harus berlatar
belakang kependidikan atau meniti karir di bidang pendidikan.
Argumen semacam itu sah-sah saja. Tetapi saya yakin, latar bela-
kang pendidikan seseorang dan atau karir sebelumnya akan tu-
rut menentukan arah atau corak kebijakan yang akan diambilnya.
Bagaimana mungkin mantan pejabat sospol dapat membuat ke-
bijakan pendidikan yang lebih baik dan demokratis, sementara
otak mereka sudah terbiasa dipenuhi pikiran-pikiran yang penuh
prasangka ideologis politis? Juga, bagaimana mungkin seorang
Kepala Dinas Pendidikan yang sebelumnya menjadi Kepala Dinas
Pendapatan Daerah dapat membuat kebijakan pendidikan yang
populis, karena selama bertahun-tahun otak mereka dipenuhi
dengan pencapaian target setoran pendapatan daerah? Mungkin
yang terjadi kemudian adalah menjadikan pendidikan sebagai
sumber pendapatan asli daerah (PAD), seperti yang terjadi di
banyak tempat.

Kecuali itu, bila betul latar belakang pendidikan dan karir
tidak berkorelasi positif dengan tingkat kemampuan, kecakapan,
dan kepekan seseorang terhadap bidang yang ditangani, mengapa
harus ada penjurusan di perguruan tinggi? Mengapa tidak semua
orang diberi materi yang sama? Mengapa masyarakat masih
meresahkan banyaknya sarjana yang tidak bekerja sesuai bidang-
nya? Keresahan semacam itu jelas berangkat dari asumsi, keca-
kapan dan atau kompetensi seseorang di bidang tertentu dapat
dilihat dari latar belakang pendidikan, perhatian, dan perjalanan
karirnya. Jadi, jelas ada kolerasi positif antara latar belakang
pendidikan, perhatian, dan perjalanan karir seseorang dengan
kecakapan dan kemampuan seseorang di jabatan yang diem-
bannya.

Secara empiris, menangani pendidikan itu lain sekali dengan
menangani bidang-bidang lainnya. Menangani bidang ekonomi