Page 89 - Pendidikan Rusak-Rusakan (Darmaningtyas)

karena secara fisik jarak antara guru dan penentu kebijakan itu
amat dekat. Tapi di lapangan, guru merasakan bahwa urusan
nasib sekarang lebih birokratis dibanding dengan sebelum oto-
nomi daerah.

Secara umum, pelaksanaan otonomi daerah mempersempit
cakrawala dan mobilitas guru dari satu daerah ke daerah lain,
karena masing-masing daerah bersikap tertutup, tidak mau
melepas guru dari wiliayahnya, atau sebaliknya, menerima guru
dari wilayah lain. Masing-masing daerah mengurusi dirinya sen-
diri, sehingga mutasi guru antar daerah sulit dilakukan. Di sisi
lain, kebijakan itu memang berdampak positif, terutama dapat
menahan perpindahan guru-guru dari daerah miskin ke daerah
yang lebih makmur. Tapi di sisi lain, kurang akomodatif terhadap
realitas bangsa yang merupakan negara kesatuan dan sekaligus
juga batas-batas antarwilayahnya memang tipis.

1. Memupuk K K N

Fenomena menarik yang patut dicatat dengan adanya oto-
nomi daerah adalah, proses rekrutmen tenaga guru sekarang
ini menjadi jauh lebih buruk daripada masa sebelumnya. I lai itu
karena praktik KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) yang pada
masa-masa sebelumnya dijalankan secara sembunyi-sembunyi,
sekarang dijalankan secara terang-terangan. Dalam kolusi seka-
rang ini, tawar-menawar jabatan guru dilakukan secara terang-
terangan antara calon guru dengan aparat Pemda. Entah ada
koordinasi antardaerah atau tidak, yang pasti, ada semacam ke-
seragaman tarif untuk dapat diterima menjadi guru negeri.
Untuk menjadi guru SD, misalnya, tarifnya antara Rp 10.000.000-
Rp 20.000.000. Sedangkan untuk menjadi guru SMP-SMTA,
karena dasar pendidikannya sama-sama SI, tarifnya antara Rp
20.000.000-Rp 40.000.000. Tarif sebesar itu berlaku untuk calon
guru di pelosok Jawa sampai metropolitan seperti Jakarta. Sedi-
kit guru yang direkrut tanpa melalui proses jual beli tersebut.