Page 92 - Pendidikan Rusak-Rusakan (Darmaningtyas)
P. 92

y












              lain pihak,  Pemerintah  Pusat  tidak mau  tahu  persoalan di daerah,
              dengan   alasan  telah  menyerahkan  wewenang    sepenuhnya   ke-
              pada   daerah  lewat  penyerahan   dana  alokasi  umum    (DAU).
              Pemerintah  Pusat berasumsi bahwa kekurangan    guru SD maupun
              kerusakan   gedung-gedung    SD  itu  dapat  ditutup  oleh  Pemda
              melalui  DAU   yang  sudah  diberikan  ke  semua  daerah.
                   Bila  kita  coba  kalkulasi,  tingkat  kekurangan  guru  SD  di  se-
              tiap  daerah  di  seluruh  wilayah  Indonesia  itu  antara  25%  sampai
              40%   dari  total  kebutuhan,  sehingga  bila  tidak  segera  diatasi,
              maka  mutu   pendidikan  di  daerah  akan  makin  tertinggal,  karena
              proses belajar mengajar tidak berjalan secara optimal. Guru  yang
              merupakan   tiang  utama  pelaksanaan  proses  pembelajaran  tidak
              bisa menjalankan  peran optimal,  karena satu  guru  harus mengajar
              lebih dari dua  kelas yang berbeda, sehingga waktu maupun pikir-
              annya  tidak  bisa  konsentrasi  penuh,  seperti  halnya  ketika  meng-
              ajar  satu  kelas  yang  sama.

                   Saling lempar tanggung jawab   antara  Pemerintah  Pusat dan
              Pemda juga   sering  terjadi  pada  pengadaan  prasarana  dan sarana
              pendidikan.   Sekarang,  sekitar  40-60%  gedung  SD  di  seluruh
              Indonesia   mengalami   kerusakan,   dari  yang  ringan,  sedang,
              sampai  berat.  Bahkan ada yang sudah sampai  pada  tingkat roboh
              akibat  mutu  pembangunan yang buruk.   Kemampuan     Pemerintah
              Daerah   (Pemda)  untuk  merehabilitasi  gedung-gedung    SD  ter-
              sebut  setiap  tahun  rata-rata hanya  sekitar 30  unit,  padahal  setiap
              kabupaten  memiliki  rata-rata 500 lebih SD. Tanpa  kebijakan  reha-
              bilitasi  secara  serentak  dan  berkualitas,  maka  alokasi  dana  pen-
              didikan  di  tiap  daerah  setiap  tahunnya  hanya  habis  untuk  pem-
              bangunan    fisik  saja,  terutama  untuk  rehabilitasi  gedung  SD,
              sehingga   tidak  sempat  menyentuh    perbaikan  kualitas  guru,
              sarana  pendidikan  lainnya,  serta  pengembangan   aktivitas  lain
              yang  lebih  kreatif.  Untuk  dapat  merehabilitasi  serentak,  harus
              ada campur tangan   Pemerintah  Pusat, dan  pelaksanaannya perlu
              melibatkan  masyarakat   sehingga  kontrolnya  lebih  ketat.

                   Saling  lempar  tanggung jawab juga  terjadi  pada  soal  kese-
              jahteraan  guru  yang  berbeda-beda   antardaerah.  Besaran  gaji
   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97