Page 95 - Pendidikan Rusak-Rusakan (Darmaningtyas)
P. 95

yang  diberikan   pemerintah   ke  sekolah  tersebut  dibanding
             dengan  masa  lalu  sebelum  ada  otonomi.  Bila  pengelola  sekolah
             dapat  menunjukkan   data  tersebut  dan  masyarakat  dapat  meng-
             aksesnya,  barangkali  itu  akan  sangat  membantu   masyarakat
             untuk  memahami    tingkat  kesulitan  pihak  sekolah  dalam  men-
             jalankan  manajemen  pendidikan. Seandainya   kepada  masyarakat
             ditunjukkan  data  subsidi,  berkurang  atau  bertambah,  mungkin
             mereka  akan  percaya,  lalu  mendukung   penuh  kebijakan-kebi-
             jakan yang diambil  oleh  pihak sekolah. Tapi  karena  data  tersebut
             sampai  sekarang  tidak  ada,  maka  masyarakat  hanya  dapat  ber-
             prasangka  buruk.  Jangan-jangan  kecurigaan  orang  tua  wali  mu-
             rid  bahwa  otonomi  daerah  dan  otonomi  pendidikan  hanya  dija-
             dikan  kedok  oleh  pengelola  sekolah  swasta  untuk  menarik  pu-
             ngutan  yang  makin  banyak,  memang   ada  betulnya.

                  Saling lempar tanggung jawab antara   Pemerintah  Pusat  dan
             Pemerintah  Daerah,  atau  antara  Pemerintah  dengan  masyarakat
             pengelola  sekolah swasta, jelas akan  merusak sistem pendidikan
             nasional,  karena  pendidikan  nasional  tidak akan  berjalan  lancar,
             tapi  terus  tertatih-tatih,  bak  seorang  anak  yang  terus  mencari
             kedua  orang  tuanya.  Kesibukan  sehari-harinya  tidak  untuk  be-
             kerja  produktif,  tapi  hanya  mencari  kedua  orang  tuanya sampai
             ketemu.  Dan   bila  tidak  ketemu,  mungkin  depresi  atau  malah
             sampai  bunuh  diri.  Kondisi yang sama  akan  terjadi  pada  bidang
             pendidikan.   Bila  selamanya  muncul  fenomena    saling  lempar
             tanggung jawab antara   Pemerintah  Pusat dan  Pemda,  maka  pen-
             didikan  menjadi  tidak  terurus.

                  Melihat  kondisi  buruk  di  lapangan  tersebut,  maka  kecen-
             derungan  untuk saling lempar tanggung jawab    itu  perlu  diakhiri
             dengan   membuat   kebijakan  tunggal.  Caranya  adalah,  pertama,
             menarik  kembali  semua  urusan  tenaga  kependidikan  dari  peng-
             angkatan  dan  penempatan   guru  negeri,  mutasi,  kenaikan  pang-
             kat,  hingga  soal  urusan  kesejahteraan  ke  Pusat  lagi,  agar  tidak
             memberi   ruang baru  untuk  korupsi,  kolusi dan  nepotisme (KKN)
             serta  melahirkan  raja-raja  kecil  yang  korup  di  daerah-daerah.
   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100