Page 87 - Pendidikan Rusak-Rusakan (Darmaningtyas)

terhadap informasi dan mobilitas sosialnya menjadi berkurang.
Haryadi adalah salah satu penggerak organisasi guru indepen-
den di Bengkulu.

Sedangkan pada tingkat guru, jauh lebih banyak terjadi.
Pada 2002, misalnya, empat guru di SMPN 4 Tangerang di-
pindahkan ke sekolah yang berbeda dan diberi tugas mengajar
yang berbeda dengan disiplin ilmunya, hanya karena guru yang
bersangkutan menuntut adanya transparansi pengelolaan uang
oleh kepala sekolah. Di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah,
S
pada awal 2004, Waldonah, guru Kimia MA I, dipindah ke dae-
rah, 60 km dari rumahnya hanya karena yang bersangkutan me-
nuntut dibubarkannya MKKS dan pelaksanaan aturan tentang
pembatasan masa jabatan kepala sekolah menjadi empat tahun.
Ketika Waldonah tengah mengajukan gugatan ke PTUN, Bupati
Temanggung Totok Ary Prabowo melalui pengacara Waldonah
meminta agar Waldonah pindah saja ke Kabupaten Magelang,
tapi sekolahnya mencari sendiri. Ini jelas merupakan bentuk tin-
dakan pengusiran seorang Bupati kepada seorang guru yang
kritis terhadap birokrasi.

Di Jakarta, mutasi secara sewenang-wenang, termasuk
penurunan pangkat, bahkan penghentian gaji guru, terjadi pada
beberapa guru di SMPN 56 Melawai Jakarta Selatan, yang secara
berani menolak kebijakan tukar guling (ruilslag) Gedung SMPN
56 Melawai yang dilakukan oleh Departemen Pendidikan Nasi-
onal dengan pengusaha Abdul I^atief. Guru-guru yang tidak mau
ikut boyongan ke SMPN 56 Jeruk Purut dikenai sanksi mutasi
dan penurunan pangkat, sedangkan Nurlaila yang masih tetap
bertahan di SMPN 56 Melawai, selain dikenai sanksi penurunan
pangkat, juga distop gajinya. Semua itu terjadi karena Gubernur
DKI Jakarta adalah atasan langsung guru pada masa otonomi
daerah. Oleh sebab itu, siapa pun guru yang berani berhadapan
dirinya, akan mendapatkan sanksi dari kekuasaannya.

Pada masa Orde Baru dulu, juga sering terjadi mutasi secara
sewenang-wenang. Tapi itu lebih banyak disebabkan guru yang