Page 311 - AR DPBM-2016--SMALL

Analisis & Pembahasan Manajemen Tata Kelola Dana Pensiun Laporan Keuangan Konsolidasi

Management Discussion & Analysis Good Pension Fund Governance Consolidated Financial Report

Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa
Procurement of Goods and Services Policy

Dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan operasional In order to support the smooth operation of DPBM activities,
DPBM, dibutuhkan sarana yang dapat berupa barang dan atau it requires facilities in the form of goods and or services.
jasa. Pengadaan barang dan jasa tersebut dilaksanakan melalui Procurement of goods and services is implemented through a
suatu proses yang disebut Pengadaan Barang dan Jasa. process called Procurement of Goods and Services.

Guna memenuhi kebutuhan dimaksud, maka dalam setiap To fulfill all procurement of goods and or services attention
pengadaan barang dan atau jasa wajib memperhatikan must be paid to aspects of efficiency, efficiency, transparency,
segi daya guna, efisiensi, transparansi, tertib dan dapat orderliness and accountability in terms of administration,
dipertanggungjawabkan baik dari segi administrasi, teknis technical and procurement costs. To facilitate the achievement
dan biaya pengadaannya. Untuk memudahkan tercapainya of these objectives, a written guideline is required as a basis
tujuan tersebut, diperlukan suatu pedoman tertulis sebagai for Dana Pensiun Bank Mandiri policy in order to create “Good
dasar kebijakan Dana Pensiun Bank Mandiri dalam rangka Pension Fund Governance”.
menciptakan “Good Pension Fund Governance”.

Terkait dengan kebijakan pengadaan barang dan jasa, DPBM The DPBM procurement policy for goods and services is based
berlandaskan atas dasar hukum yang berlaku, yakni: on the applicable law, namely:

a. Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 1992 a. 1992 Government Law No. 11 on Pension Funds.
tentang Dana Pensiun.
b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 76 Tahun b. 1992 Government Regulation No. 76 concerning Employer
1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja. Pension Funds.
c. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. c. Minister of Finance Decree No. KEP-213/KM.5/2005
KEP-213/KM.5/2005 tentang Pengesahan atas Peraturan on Ratification of Pension Fund Regulations from Dana
Dana Pensiun dari Dana Pensiun Bank Mandiri. Pensiun Bank Mandiri.
d. Peraturan OJK No. 16/POJK.05/2016 tentang Pedoman d. OJK Regulation No. 16/POJK.05/2016 on Guidelines for
Tata Kelola Dana Pensiun. Pension Fund Governance.

Dalam pelaksanannya, DPBM memiliki ketentuan-ketentuan In its implementation, DPBM has provisions that apply that
yang berlaku dan sesuai dengan kualitas dan spesifikasi teknis are in accordance with quality and technical specifications
yang diperlukan dengan harga yang wajar, sehingga dapat required at reasonable prices, so as to support the smooth
menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan kerja. implementation of work activities.

Ketentuan umum Pengadaan General Procurement Rules
a. Meningkatkan dan mengutamakan penggunaan produksi a. Increase and prioritize the use of domestically produced,
dalam negeri, rancang bangun dan perekayasaan nasional designed and national engineering with the target to
yang sasarannya adalah memperluas lapangan kerja dan expand employment and industry in the country. However,
industri dalam negeri. Namun demikian, apabila dianggap if deemed not to meet the specification requirements and/
tidak memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan/disyaratkan or are not domestically produced, it is possible to use
dan atau belum diproduksi di dalam negeri, maka overseas products.
dimungkinkan menggunakan produk luar negeri.
b. Menumbuhkembangkan peran serta usaha nasional b. To develop the role of national business and to increase the
dan meningkatkan peran serta masyarakat Usaha Kecil, participation of the Small-scale Enterprises, Cooperatives
Koperasi dan diutamakan untuk masyarakat setempat. community and prioritize local communities.
c. Meningkatkan profesionalisme, kemandirian dan tanggung c. Increase professionalism, independence and responsibility
jawab pejabat yang berwenang dalam pengadaan barang by authorized officials in the procurement of goods and or
dan atau jasa. services.

Laporan Tahunan 2016 Annual Report | Dana Pensiun Bank Mandiri
311