Page 95 - Maluku dan Luwu CMYK.indd

ASPEK-ASPEK PERKEMBANGAN PERADABAN ISLAM DI KAWASAN INDONESIA TIMUR: MALUKU DAN LUWU

bagian isi istananya. Sementara itu, seorang bilal berkewajiban menikahkan
dan mengurusi kematian pejabat yang berasal dari wilayah persekutuan adat
di tempatnya bertugas. Sedangkan para guru yang berada di setiap kampung
berkewajiban mengurusi penyelenggaraan pernikahan dan kematian bagi
masyarakat umum (Mattulada 1976: 48).

Adapun pendapatan yang diberikan kepada pejabat sara’ telah diatur

sebagaimana diajarkan oleh Datuk Sulaiman sebelumnya seperti yang termuat
dalam lontara Wajo yaitu sebagai berikut(Mattulada 1976: 47).

1. Dari zakat fitrah dan zakat harta yang ditetapkan bahwa kadi mendapatkan
dua bagian dari masing-masing kali atau khatib dari tiga limpo atau daerah
bawahan Kerajaan Wajo. Khatib mendapat dua bagian dari masing-masing
bilal dalam limpo-nya. Sementara itu, bilal mendapatkan dua bagian dari
masing-masing penghulu dalam limpo-nya. Sedangkan penghulu limpo dan
amil memiliki bagian yang sama.

2. Dari sedekah pada Idul Fitri, Idul Adha, kenduri kerajaan, dan penyelenggaraan
urusan menangani mayat hingga penguburannya, dilakukan seperti
pembagian yang telah disebutkan di atas.

3. Dari penyelenggaraan pernikahan atau lise’ nikka yang diatur bahwa mereka
mendapatkan 10 persen dari sunréng atau mas kawin yang diserahkan kepada
kali sebagai wali hakim.

Dalam lontara Wajo, Datuk Sulaiman mencontohkan bahwa para
pejabat lembaga sara’ memperoleh hak-hak istimewa antara lain dibebaskan
dari sekalian pajak baik berupa pajak hasil bumi dan harta bendanya, dari kerja
umum dan semacamnya, di luar tugas pelayanan dalam pesta-pesta kerajaan,
serta bebas dari solo’ atau pemberian bingkisan kepada pengantin. Apabila
mereka melakukan kesalahan dalam pekerjaannya maka tidak boleh diberi

hukuman atau denda tetapi hanya dibebastugaskan atau dipecat dari jabatannya
tersebut. Misalnya, seorang pejabat lembaga itu melakukan tindakan kriminal
semacam pencurian, perzinahan, minum minuman keras, dan sebagainya, yang
melanggar ajaran agama maka dirinya akan dipecat sebagai hukuman utama
dari perbuatannya tersebut (Mattulada 1976: 47).

79