Page 99 - Maluku dan Luwu CMYK.indd

ASPEK-ASPEK PERKEMBANGAN PERADABAN ISLAM DI KAWASAN INDONESIA TIMUR: MALUKU DAN LUWU

baru. Jika dalam keadaan tidak ada kadi yang terpilih sama sekali barulah opu
patunru berperan aktif pula sebagai kadi. Hal itulah yang menyebabkan seorang
opu patunru haruslah seseorang yang tidak hanya memiliki pengetahuan dalam
pemerintahan namun juga harus memiliki kepandaian dalam pengetahuan
tentang ajaran Islam (Mattata 1967: 89).

Pada masa pemerintahannya, Datu La Patipassaung Sultan Abdullah

didampingi oleh seorang opu patunru bernama Daeng Mangawing yang terkenal
piawai mampu dalam pemerintahan dan dalam menyelesaikan persoalan
kemasyarakatan. Daeng Mangawing juga terkenal tegas dalam memperjuangkan
kebesaran kerajaan dan memakmurkan rakyat Luwu. Ia juga memberikan amanat
mengenai syarat pengangkatan seorang opu patunru seperti dinyatakannya,
Iapa mulai patunru tau tettongngiengngi sulapa eppae, seuwani malempuppi,
maduanna magetteppi, matellunna mattetepi, maeppana temmappasilaingeppi;
terjemahnya, jika datu hendak mengangkat seorang patunru haruslah memiliki
sifat yang penting yaitu pertama adil, kedua berpendirian teguh, ketiga

bersungguh-sungguh atau sabar melaksanakan kewajibannya, dan keempat
tidak membedakan orang termasuk dalam pangkat dan jabatan (Mattata 1967:
82).

Dalam perkembangan selanjutnya, hukum dasar yang memasukkan unsur
ajaran Islam, yang diciptakan Opu Patunru Daeng Mangawing pada masa Sultan
Abdullah, menggantikan hukum dasar Kedatuan Luwu yang lama. Secara garis
besar dasar hukum di Luwu menyatakan bahwa patuppui ri ade’e, pasanrei
ri sara’e, muattangnga ri rapangnge, mupatarettei ri wari’e, mualai peppegau
ripobiasangnge, atau ‘bersendikan kepada adat, sandarkan pada syariat (Islam),

jalankan aturan ketertiban, bandingkan dengan kebiasan-kebiasaan’. Kalimat
tersebut mengandung makna bahwa segala sesuatu yang hendak dikerjakan
haruslah terlebih dulu didasarkan pada adat dan berpedoman pada syariat Islam.
Selain itu, perlu diperhatikan keadaan yang berlangsung dalam masyarakat
termasuk tata tertib dalam melaksanakan pekerjaan tersebut yang tidak
bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku. Namun, perlu diperhatikan
bahwa walaupun sesuatu kebiasaan atau tindakan seuai dengan adat tetapi

tidak sesuai dengan syariat Islam, maka hal itu tidak dapat dilaksanakan. Artinya,
ajaran Islam menjadi dasar pelaksanaan suatu adat atau kebiasaan (Mattata

83