Page 103 - ETPEM2016
P. 103
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagai implementasi
TAP MPR RI No. VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa.
Harapannya, nilai-nilai asing yang tidak sesuai dengan kepribadian
bangsa dapat disaring dan diimbangi guna memelihara dan
memperkuat jatidiri bangsa.
Dalam kaitannya dengan hal ini, Irmayanti Meliono (dalam
HIDESI, 2007:112) mengingatkan bahwa kepedulian terhadap
prinsip moral yang berbasis kearifan lokal harus ditumbuh-
kembangkan kembali di masyarakat kita agar mereka dapat
berperilaku dalam mencapai tujuan hidupnya serta sekaligus juga
untuk mendobrak krisis humanisme yang ada pada masyarakat di
Indonesia sekarang. Pada bagian lain, Irmayanti Meliono juga
mengemukakan bahwa salah satu yang menarik adalah belajar
etika tentang prinsip baik dan buruk dapat bersumber pada
pandangan hidup masyarakat lokal.
Pengetahuan dan pemahaman terhadap norma-norma etik
dari sumber-sumber etika pemerintahan berbasis kearifan lokal
dinilai sangat penting. Nilai-nilai kearifan lokal masyarakat di mana
aparatur pemerintah bertugas, diharapkan dapat diangkat,
diajarkan dan akhirnya diaplikasikan. Ketidak-pahaman apalagi
pegabaian terhadap nilai/norma masyarakat sekitar oleh aparatur
pemerintah dapat menimbulkan citra buruk bagi dirinya dan
pemerintah. Contoh, di lingkungan masyarakat yang pada
umumnya kuat menjalankan agama Islam, akan tercela (dinilai
tidak etis) jika pada saat orang-orang menjalankan ibadah salat
Jum’at, pegawai pemerintah tertentu tetap bekerja di kantornya
walaupun untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.
87