Page 224 - ETPEM2016

b) Mengarahkan orientasi pendidikan yang mengutamakan aspek

pengenalan menjadi pendidikan yang bersifat terpadu dengan
menekankan ajaran etika yang bersumber dari ajaran agama
dan budaya luhur bangsa serta pendidikan watak dan budi
pekerti yang menekankan keseimbangan antara kecerdasan
intelektual, kematangan emosional dan spiritual, serta amal
kebajikan.
c) Mengupayakan agar setiap program pembangunan dan
keseluruhan aktivitas kehidupan berbangsa dijiwai oleh nilai-
nilai etik dan ahlak mulia, baik dalam tahap perencanaan,
pelaksanaan, maupun evaluasi.

Arah kebijakan di atas mengisyaratkan perlunya ‘pendidikan
etika bagi aparatur pemerintah dan penciptaan iklim etis di semua
instansi pemerintah yang ditunjang dengan keteladanan para
tokoh bangsa dan pimpinan instansi pemerintah masing-masing.’
Selanjutnya, kegiatan edukasi ini juga perlu memperhatikan
Kaidah Pelaksanaan sebagaimana diatur dalam bab IV Tap MPR
tersebut, yaitu menggunakan pendekatan agama dan budaya yang
diakukan secara komunikatif, dialogis dan persuasif, tidak dengan

cara indoktrinasi.
Edukasi untuk membentuk sikap mental memang dirasakan
lebih sulit dilakukan ketimbang edukasi untuk membangun
pengetahuan dan keterampilan teknis bekerja. Pendidikan
pegawai yang selama ini digunakan lebih banyak ditujukan pada
penambahan kapasitas intelektual (kognitif) dan
mengasah/melatih keterampilan (konatif). Hal itu terrasa sekali

208