Page 223 - ETPEM2016
P. 223
Dalam kaitannya dengan posisi seseorang di lapangan
pemerintahan, institusi pemerintah tidak cukup hanya
mengandalkan kehadiran kompetensi etik dari hasil belajar etika
oleh masing-masing pribadi aparaturnya saja, melainkan perlu
melakukan pembinaan yang terprogram. Hal ini dimaksudkan agar
kompetensi etik yang dimiliki aparatur pemerintah sesuai dengan
standar perilaku dan kinerja menurut kebutuhan sistem. Apalagi
tipe struktur birokrasi yang selama ini digunakan dalam
pemerintahan sangat menekankan pada pemenuhan standar
perilaku dan kinerja. Kondisi ideal yang diharapkan adalah adanya
keseimbangan antara aplikasi etika pemerintahan menurut pola
peragaan (etika otonom) dengan pola pelakonan (etika
heteronom).
Pembinaan kompetensi etik aparatur pemerintah
sepantasnya dilakukan dengan cara yang mengikuti pedoman yang
bersumber dari ‘kebijakan.’ Menurut Tap MPR-RI No.
VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa, arah kebijakan
untuk membangun etika kehidupan berbangsa (termasuk etika
pemerintahan) diimplementasikan dengan cara-cara sebagai
berikut:
a) Mengaktualisasikan nilai-nilai agama dan budaya luhur bangsa
dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa dan
negara melalui pendidikan formal, nonformal dan informal
serta pemberian contoh keteladanan oleh para pemimpin
negara, pemimpin bangsa, dan pemimpin masyarakat.
207
