Page 102 - Perempuan Dalam Gerakan Kebangsaan
P. 102

Perempuan dalam Gerakan Kebangsaan
                                       Perempuan  dalam  Gerakan Kebangsaan
                   Menyadari kelicikan pemerintah Jepang pada masa itupun para
               pemimpin pergerakan perempuan mengorganisir gerakannya secara
               berbeda jika dibandingkan pada masa Hindia-Belanda. Mereka lebih
               banyak mengorganisir gerakan-gerakannya dengan cara menjalin
               koordinasi dengan gerakan-gerakan para lelaki. Sehingga gerakan
               kaum lelaki dan perempuan pada masa itu menciptakan gerakan
               nasional yang tampak berbeda dari gerakan nasional sebelumnya.

                   Satu sisi Pergerakan Nasional menjaga dan mengarahkan
               gerakan yang terjadi di tengah perkumpulan kaum lelaki dan
               perempuan. Pada sisi lain Pergerakan Nasional bekerja sama dengan
               tentara pendudukan Jepang bermaksud mempergunakan kesempatan
               itu untuk mempercepat persiapan kemerdekaan. Hal ini didasarkan
               atas semboyan Jepang “Asia untuk bangsa Asia, Burma untuk bangsa
               Burma, dan Indonesia untuk bangsa Indonesia”.
                   Dengan demikian pergerakan perempuan Indonesia selalu bahu-
               membahu dengan kaum pria, sambil memanfaatkan semua sarana-
               sarana dan kesempatan yang ada untuk meningkatkan kecakapan
               dan ketrampilan dalam bidang kemiliteran dan kemasyarakatan.

                   Dari realitas pasang-surut pergerakan perempuan dalam masa
               penjajahan, gerakan perempuan dapat dibagi dalam 2 periode yaitu,
               masa pemerintahan Hindia Belanda dan masa pendudukan Tentara
               Jepang.
                   Dalam masa pemerintahan Hindia Belanda, kaum perempuan
               Indonesia mengusahakan persatuan dan kerja sama antara
               organisasi-organisasi perempuan untuk mencapai cita-citanya.
               Dijiwai oleh Sumpah Pemuda tahun 1928 dan atas inisiatif tujuh
               organisasi perempuan Indonesia pada tanggal 22 Desember 1928,
               diselenggarakan Kongres Perempuan Indonesia I di Yogyakarta,
               Salah satu keputusannya ialah mendirikan badan permufakatan
               dengan nama Perikatan Perempoean Indonesia (PPI) (Blackburn,
               2007: 22-31). Nama perikatan ini kemudian berubah menjadi


                                             70
                                             70
   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107