Page 270 - BUKU SOSIOLINGUISTIK DAN PENGAJARAN BAHASA
P. 270

Pemertahanan dan Penelitian Bahasa                                   259

                  materi  lokal.  Kelas  juga  diadakan  di  banyak  komunitas  Maori,
                  menggunakan  berbagai  metode  dan  bahan  yang  berbeda,  untuk
                  memberi  kesempatan  kepada  orang  dewasa  untuk  memperbaiki
                  pengetahuan  bahasa  dan  pengetahuan  bahasa  Maori  mereka.
                  Kedua contoh ini menggambarkan berbagai cara untuk mendekati
                  perencanaan akuisisi.

                  Politik Bahasa Nasional
                        Politik  Bahasa  nasional  yaitu  kebijaksanaan  nasional  yang
                  berisi  perencanaan,  pengarahan,  dan  ketentuan-ketentuan  yang
                  dapat dipakai sebagai dasar bagi pengolahan keseluruhan masalah
                  kebahasaan. Politik bahasa nasional mulai didengungkan sejak 29-
                  30 Oktober 1974 di Jakarta dengan  penyelenggaraan Praseminar
                  Politik  Bahasa  Nasional,  disusul  dengan  seminarnya  25-28
                  Februari  1975  di  Jakarta.  Dalam  kedua  pertemuan  tersebut,  para
                  tokoh  dan  budayawan  membahas  masalah  bahasa  yang
                  bersangkutan  dengan  masalah  nasional  secara  luas.  Secara
                  umum, tujuan politik bahasa nasional ada tiga, yaitu:
                     1) Perencanaan dan perumusan kerangka dasar kebijaksanaan
                        di dalam kebahasaan.
                     2) Perumusan  dan  penyusunan  ketentuan-ketentuan  dan  garis-
                        garis  kebijakan  umum  mengenai  penelitian,  pengembangan,
                        pembakuan, dan pengajaran bahasa termasuk  sastra.
                     3) Penyusunan rencana pengembangan kebijaksanaan nasional.
                        Dalam  kebijakan  bahasa  nasional  yang  berencana,  terarah,
                  dan  terperinci  itu,  kita  dapat  mengatur  fungsi  antara  bahasa
                  Indonesia  dan  bahasa-bahasa  daerah  di  satu  pihak  dengan
                  bahasa-bahasa asing yang digunakan di Indonesia pada pihak lain.
                  Yang  jelas  ialah  bahwa  politik  bahasa  nasional  menempatkan
                  kedudukan bahasa  Indonesia pada titik pusat. Sebagaimana ikrar
                  sumpah  pemuda  1928  yang  menetapkan  bahasa  Indonesia
                  sebagai  bahasa  nasional  dan  yang  tercantum  dalam  UUD  1945
                  bahwa bahasa Negara adalah bahasa Indonesia.
                        Pada  saat  ikrar  pemuda  pada  hari  Sumpah  Pemuda  tahun
                  1928 itu dicetuskan, yang diberi  nama bahasa  Indonesia itu tidak
                  lain daripada bahasa Melayu. Tetapi dalam masa pertumbuhan dan
                  perkembangannya,  bahasa  Melayu  yang  telah  berubah  nama
                  menjadi bahasa Indonesia itu terus diperkaya. Sumbernya adalah
                  bahasa daerah dan bahasa asing. Bahasa Indonesia ialah bahasa
                  Melayu  yang  sudah  diperkaya  dengan  berbagai  unsur  bahasa
                  daerah dan bahasa asing sehingga ia telah menjelma menjadi satu
                  bahasa baru dari satu bangsa baru yaitu bangsa Indonesia.Karena
                  itu,  tidak  mungkin  kita  berbicaratentang  bahasa  Indonesia  tanpa
   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275